Ingin Punya Wakil? Azis Punya Waktu 5 Bulan Lagi

KESAMBI –  Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis yang juga ketua DPC Partai Demokrat punya waktu lima bulan lagi atau sampai Oktober 2016 untuk merampungkan persoalan wakil walikota, yang hingga kini masih ngambang. Pasalnya, dalam PP 49/2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan kekosongan jabatan wakil kepala daerah dapat diisi bila minimal menyisakan waktu 18 bulan. “Kalau sampai Oktober tidak ada wakilnya, Pak Azis menjabat sendirian sampai selesai pada April 2018 nanti,” ujar pengamat kebijakan publik, Afif Rivai SIP MA, kepada Radar, Selasa (12/4). Menurut Afif, posisi saat ini masih saling mengunci. Walikota mengajukan dua nama yang disampaikan secara resmi kepada Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kota Cirebon. Dua nama itu adalah Toto Sunanto dan Eeng Charli. Golkar bersama PPP juga mengajukan dua nama. Toto Sunanto dan Muksidi. “Ini saling mengunci. Sulit terurai bila tidak ada yang mau mengalah,” ucap dia. Namun, dinamika terbaru di DPRD Kota Cirebon justru seolah memberi angin segar. PPP yang selama ini loyal kepada Partai Golkar dalam mengusung wawali, bisa jadi berubah. Pasalnya, di DPRD PPP resmi bergabung dengan Fraksi Partai Nasdem. Partai yang notabene menjadi tempat bernaung Eeng. Sementara itu, dari sekian banyak kesempatan bertemu empat mata, perbincangan Azis dan Eeng usai mengikuti virtual musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), memberi indikasi lain. Dalam pembicaraan dengan walikota, politisi Nasdem seperti menjelaskan dinamika proses pemilihan wakil walikota (wawali). Azis mendengarnya dengan seksama dan serius. Kebetulan, Azis memilih Eeng Charli sebagai calon wawali yang diajukan. Meskipun sampai saat ini belum ada perkembangan apapun. Diskusi antara Eeng Charli dan Azis turut disaksikan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkot Cirebon yang sedang menikmati hidangan santap siang. Perbincangan kedua tokoh Cirebon itu semakin intensif dan berlangsung lama. Bahkan, raut wajah keduanya menunjukan pembahasan serius. Seusai perbincangan tersebut, Eeng justru mengklarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan terkait wawali. “Saya berbincang tentang pemerintahan ke depan. Agar Kota Cirebon lebih baik lagi,” terang Eeng, kepada Radar, Selasa (12/4). Sebagai penyelenggara pemerintahan, lanjut Eeng, eksekutif dan legislatif harus bekerjasama. Pernyataan Eeng tersebut sekaligus membantah perbincangannya dengan Azis membahas dinamika terkini pemilihan wawali. (ysf)