KEJAKSAN - Surat DPC PPP Kota Cirebon yang ditandatangani ketua Muksidi dan Nurhasim selaku sekretaris kepada DPRD perihal perpindahan anggota dewannya dari Fraksi Golkar ke Fraksi Nasdem, ternyata menuai protes keras dari PPP kubu Romahurmuzy. Ketua DPC PPP Kota Cirebon versi Romahurmuzy (Romi), Kusnadi Nurid mempertanyakan dasar Muksidi menerbitkan surat tersebut. Apalagi dalam surat tersebut Muksidi mereduksi hasil rapat DPW PPP Jawa Barat. “DPW mana yang dijadikan dasaran Muksidi menerbitkan surat tersebut? DPW PPP di bawah kepemimpinan Ibu Ade tidak pernah melakukan rapat membahas itu,” ujar Kusnadi, kepada Radar, Rabu (13/4). Perpindahan fraksi tersebut, belakangan menjadi polemik. Pasalnya, surat dikeluarkan sebelum ada islah PPP di tingkat pusat. Kusnadi keberatan atas surat itu dan menganggap Muksidi menyalip kewenangan. Apalagi, Muksidi adalah pengurus PPP versi Djan Faridz. “Di mukmatar islah yang dilaksanakan 8 April secara aklamasi memilih Romi sebagai ketua umum dan kepengurusan PPP versi Romi diminta untuk bersabar karena akan ada SK kepengurusan yang baru dari Romi termasuk dirinya,” beber dia, menegaskan legitimasi DPC PPP Kota Cirebon versi Romi. Kusnadi menuding dibalik kisruhnya PPP Kota Cirebon adalah Agus Daryanto selaku sekretaris DPW PPP versi Djan Faridz. Justru saat muktamar islah Agus Daryanto tidak hadir, tapi tiba-tiba sehari sebelum muktamar melalui Muksidi, Gus Dar (Agus Daryanto) merotasi anggota dewan PPP pindah dari Fraksi Golkar ke Fraksi Nasdem. Di lain pihak, Partai Golkar juga memanas atas kepindahan PPP ke Fraksi Nasdem. Loyalis Sunaryo HW yang juga kader Golkar, Didi Sunardi SE menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Toto Sunanto sebagai ketua DPD Partai Golkar. Bahkan dirinya mengusulkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat M Irianto MS Syafiudin untuk segera menurunkan Toto. “Berpindahnya dua anggota dewan dari PPP yang selama ini bergabung kedalam Fraksi Golkar merupakan imbas dari mandeknya komunikasi Toto ke PPP,” tuding Didi. (abd)
Kategori :