JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemarin (14/4) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan pada Semester II 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Ada 539 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang laporan keuangannya direkap BPK. Hasilnya, belum ada separuh yang mampu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pegecualian (WTP). Kemarin, Ketua BPK Harry Azhar Haris bersama sejumlah pimpinan BPK diterima Presiden di Istana Merdeka. Dalam pertemuan sekitar hampir satu jam itu, BPK dan Presiden membahas LHP untuk seluruh Pemda beserta problematikanya. Meski belum optimal, penilaian LHP itu sudah lebih baik ketimbang 2014. Seskab Pramono Anung menjelaskan, untuk 2015, ada 47 persen daerah yang mendapatkan penilaian WTP. “Selebihnya 46 persen WDP dan tidak wajar tujuh persen,” terangnya usai pertemuan. Artinya, ada 38 daerah yang laporannya dianggap tidak wajar oleh BPK. Namun, Pramono enggan menyebutkan lebih detail daerah mana saja yang mendapat penilaian tidak wajar. Selain melaporkan penilaian, tutur Pramono, BPK juga menyampaikan problem dan kejadian yang ada di daerah sehingga laporannya masih kurang baik. “Mengenai apanya, karena bersifat rahasia maka saya tidak bisa menyampaikan,” lanjut mantan Sekjen PDIP itu. Temuan tersebut bakal diteruskan kepada pemda, DPRD, DPR RI, dan lembaga terkait lainnya. BPK juga menyampaikan sejumlah saran tentang apa yang sebaiknya dilakukan lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya terkait pembuatan badan layanan umum di beberapa kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Haris menyatakan, Presiden merespons positif LHP BPK tersebut. “Presiden menyatakan akna menindaklanjuti dan akan melaporkan kembali bulan Juni untuk Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015 (LHP semester 1),” terangnya. Untuk pemda, penilaian 2015 menunjukkan tren positif karena pada 2014 cukup rendah. Pada tahun tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyebut hanya ada 33 persen daerah yang mampu membuat laporan keuangan dengan baik. Selebihnya masih perlu perbaikan di sana sini. (byu/agm)
Tidak Ada Separuh Daerah yang Dapat WTP
Jumat 15-04-2016,09:55 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 19-03-2026,14:15 WIB
Live Sidang Isbat Kemenag 2026: Jadwal, Cara Nonton, dan Prediksi Lebaran 1447 H
Kamis 19-03-2026,15:00 WIB
Tabel KUR Mandiri 2026 Plafon 10-30 Juta, Cicilan Ringan Cocok Modal Usaha Pasca Lebaran
Kamis 19-03-2026,19:48 WIB
Hilal Belum Memenuhi Syarat, Kemenag Tetapkan Lebaran Sabtu 21 Maret 2026
Kamis 19-03-2026,08:01 WIB
Pria Diduga ODGJ Ngamuk di Tol Palikanci Cirebon, Polisi Bergerak Cepat
Kamis 19-03-2026,09:30 WIB
Arus Tol Cipali H-2 Lebaran 2026 Ramai Lancar, 41 Ribu Kendaraan Melintas
Terkini
Jumat 20-03-2026,06:00 WIB
Saat Timur Tengah Tegang, Iran Tetapkan Idul Fitri 21 Maret 2026, Beda dengan Arab Saudi
Jumat 20-03-2026,05:02 WIB
Dipanggil Timnas Irak, Bek Persib Frans Putros Rela Batal Liburan Demi Mimpi Piala Dunia
Jumat 20-03-2026,04:04 WIB
Idulfitri 2026: Negara Teluk Lebaran Jumat, Asia Selatan Sabtu
Jumat 20-03-2026,03:38 WIB
Kabar Baik! Stadion GBK Siap Gelar FIFA Series 2026, Ini Jadwal Timnas Indonesia
Jumat 20-03-2026,03:02 WIB