HARJAMUKTI - Banyaknya waktu dalam setahun yang dihabiskan untuk kunjungan kerja (kunker), yakni 100 hari selama setahun seperti yang disampaikan Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi, mendapat respons dari alat kelengkapan dewan. Dari data Badan Penyusun Peraturan Daerah (BPPD), Komisi C paling banyak melakukan kunker untuk komparasi perda. Saking banyaknya, Ketua BPPD, Agung Supirno SH memberlakukan ”moratorium” kunker untuk Komisi C. “Sampai bulan Juni tidak saya luncurkan raperda yang baru, karena sudah terlalu sering melakukan kunker. Sedangkan komisi yang lain ada yang jarang kunker,” jelas Agung, kepada Radar, di sela-sela sidak ke Pasar Harjamukti dan Kampung Benda, Rabu (20/4). Sebagai ketua BPPD, dirinya sudah mengambil sikap mulai bulan ini sampai Juni mendatang tidak meluncurkan raperda terlebih dahulu. Bila pembahasan raperda itu direstui, kemungkinan besar akan kembali melaksanakan kunker. “Banyak yang mengajukan, tapi sementara stop dulu,” katanya. Agung menambahkan, banyaknya waktu yang dilakukan DPRD di luar kota merupakan konsekuensi dari banyaknya perda yang harus dituntaskan. Seharusnya, agenda kunker ini tidak dipersoalkan karena memang menjadi bagian dari pembahasan perda. “Banyak perda perlu komparasi untuk dibahas oleh dewan,“ katanya. Soal lokasi studi banding, Anggota Pansus Ketenagakerjaan, Watid Syahriar punya pandangan sendiri. Watid mengkritisi studi banding ke Tangerang dan Depok. Pansus memilih Tangerang karena Upah Minimum Kota (UMK) di sana tertinggi di Indonesia, selain itu juga studi banding ke Kota Depok. Watid tidak sepaham dengan agenda ini. Sebab, mestinya studi banding ke daerah yang UMK-nya terendah.,sehingga kita pansus memiliki gambaran tentang UMK terendah. “Kalau memiliki wilayah yang UMK-nya tertinggi justru yang selalu diinginkan, padahal mestinya bisa melihat UMK yang paling rendah,” tuturnya. Rencananya, kunker ke Tanggerang dan Depok dimulai Minggu malam (24/4) dan kembali ke Kota Cirebon, Selasa (26/4). Data yang dihimpun Radar, anggaran yang dihabiskan anggota dewan untuk melakukan kunker keluar kota bisa menghabiskan Rp300 juta per bulan bahkan bisa lebih dari itu. Apalagi anggaran kunker dewan selama setahun dianggarkan sekitar Rp5,8 miliar. Dalam satu bulan, paling tidak Sekretariat DPRD mengeluarkan anggaran sekitar Rp300 juta untuk membiayai perjalanan dinas, mulai dari kunker komisi, kunker pansus, rapat konsultasi hingga bintek untuk peningkatan kapasitas anggota dewan yang rutin digelar dua bulan sekali. “Setahu saya, bulan Januari biaya perjalanan dinas paling tinggi yakni diangka Rp300 juta dan Februari, Maret jumlahnya relatif tidak terlalu berbeda,“ ungkap sumber Radar. Salah satu anggota dewan yang namanya minta tidak dikorankan menambahkan, kunker dewan selama ini dikelola oleh pihak ketiga. Anehnya, belakangan ini mulai ada anggota dewan yang main api. Oknum anggota DPRD tersebut memilih mengelola sendiri anggaran kunkernya. Kalaupun ada bendera pihak ketiga, ternyata hanya sebatas dipinjam. “Orang sekretariat DPRD ngadu, intinya cemas dengan penggunaan anggaran kunker langsung dikelola oleh anggota dewan. Yang dikhawatirkan justru akan menjadi masalah di kemudian hari,” ucapnya. (abd)
Kategori :