KUNINGAN – Keluhan dari masyarakat Kuningan wilayah Timur yang selama ini tidak bisa menggunakan kartu BPJS di rumah sakit terdekat, teratasi. Sabtu (23/4) lalu, pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah memanggil Rudi selaku Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan untuk mendalami persoalan. “Betul kita sudah mengundang pak Rudi selaku kepala BPJS di sini (Kuningan,red) untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Saya beserta para pimpinan dewan lainnya seperti pak Toto Suharto, pak Udi Suryana dan bu Kokom Komariyah, berdialog dengan pak Rudi di ruang kerja saya,” tutur Ketua DPRD Rana Suparman SSos kepada Radar Kuningan. Disampaikan kepada Rudi, bahwa dirinya (Rana, red) kerap didatangi masyarakat wilayah timur yang mendapat penolakan layanan BPJS di RSU KMC Luragung. Alasannya cukup mendasar karena RS tersebut belum punya MoU dengan BPJS untuk memberikan pelayanan tersebut. “Karena bukan berarti MoU yang telah dimiliki RSU KMC Kuningan yang berlokasi di Jl RE Martadinata, dekat terminal tipe A Kertawangunan, berlaku bagi RSU KMC Luragung. Jelas alamatnya berbeda. Layanan BPJS di KMC Luragung tidak menjadi bagian dari yang di MoU-kan KMC Kuningan,” jelasnya. Terlepas dari fenomena yang pernah terjadi, politisi asal PDIP ini meminta agar secepatnya dibangun MoU demi pelayanan masyarakat. Terlebih nanti APBD untuk Jamkesda, ada yang akan diintegrasikan kepada BPJS. “Kalau kita integrasikan uang rakyat tapi BPJS tak bisa melayani karena teritorial maka pemerintah yang notabene pelayan masyarakat belum dapat dirasakan keberadaannya oleh rakyat dong,” tandasnya. Rana bersama anggota parlemen daerah lainnya mencoba untuk urun rembug dan campur tangan dalam persoalan ini supaya secepatnya lahir MoU. Dia bersyukur dari pihak BPJS mengapresiasi dengan kesiapan untuk menjalin MoU terhitung 1 Mei mendatang. Sehingga masyarakat wilayah timur dapat segera menikmati layanan rumah sakit dari kartu BPJS yang dimiliki mereka. “Kalau MoU-nya pukul 09.00 WIB, maka mulai pukul 10.00 WIB, masyarakat wilayah timur bisa menggunakan kartu BPJS-nya untuk mendapatkan pelayanan di RSU KMC Luragung sebagai rumah sakit terdekat. Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat wilayah timur,” ucap dia. Soal rencana integrasi pos anggaran Jamkesda ke BPJS, Rana belum bisa menyebutkan nominal pastinya. Jika alokasi anggaran Jamkesda senilai Rp2,5 milyar, maka separuhnya atau lebih dapat diintegrasikan ke BPJS. Menurut dia, hal itu dalam upaya menjawab jeritan masyarakat tidak mampu. “Kita tak bisa menutup mata, ada saja warga tidak mampu yang ingin dirawat di RS tapi tak punya biaya. Nah, kita jangan diam. Pemerintah itu pelayan masyarakat. Orang yang ditugaskan rakyat secara administratif untuk mengurus rakyatnya, bukan malah menikmati uang rakyat,” tegas kandidat kuat pengisi posisi wabup nanti tersebut. Keseriusan Rana dalam menyikapi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat itu sangat diperlihatkan. Bahkan ia menegaskan, jika masih ada birokrasi yang main-main dengan uang rakyat, harus diberangus. “Kalau masih ada birokrasi yang main-main dengan uang rakyat, ya kita habiskan bareng-bareng lah,” ajaknya. (ded)
Kategori :