Kompensasi Bangunan Liar Nihil

CIREBON - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung memastikan tidak ada kompensasi bagi bangunan liar (bangli) di sempadan saluran yang bakal ditertibkan untuk rehabilitasi daerah saluran rentang. Seperti diketahui, dengan beroperasinya aliran air dari Waduk Jatigede, berdampak bagi pemanfaatan daerah saluran irigasi rentang. Bahkan, rencana penertiban ini sudah mendapat SK dari Bupati Cirebon. \"Dengan membiarkan bangunan liar itu sudah salah kaprah. Karena itu tanah negara. Kita sudah sosialisasikan kepada warga, dan umumnya mereka merelakan, dan sudah ada yang menertibkan sendiri. Tidak ada kompensasi, satu cost pun untuk penertiban bangunan liar,\" jelas Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ir Trisasongko Widianto Dipl HE didampingi Kepala Bidang PJPA Ir Bebi Hendrawibawa dan Kepala Bidang Operasional Ir Kasno saat memberikan keterangan, Kamis (28/4). Pekerjaan besar rehabilitasi daerah saluran rentang sendiri dilakukan secara bertahap, mulai dari Saluran Induk Sidupraja, termasuk mencakup saluran primer dan sekunder. Dengan adanya bangunan liar di sempadan saluran ini, bakal membuat debit aliran air dari Waduk Jatigede tidak maksimal. \"Dulu kita lakukan rehabilitasi situasional disesuaikan dengan bangunan. Sekarang kita ingin hasil yang ideal, dengan cara memodernisasi daerah saluran rentang. Jadi bangli ini harus dibongkar. Sehingga hasilnya nanti bisa meningkatkan Indeks Penanaman (IP) bagi lahan pertanian di wilayah Cirebon Barat,\" tambah Kepala Bidang PJPA Ir Bebi Hendrawibawa. Menuurt Bebi, kondisi eksisting bangunan liar yang saat ini sudah ada, bakal sangat sulit ketimbang pekerjaan fisik merehabilitasi daerah saluran rentang. Namun beruntung, sudah ada kesepakatan dengan warga untuk menertibkan bangunan liar di sempadan saluran. \"Kalau tidak dilaksanakan dengan design yang ada, kita sulit untuk meningkatkan IP. Padahal adanya aliran Waduk Jatigede ini tujuannya untuk para petani juga,\" ucapnya. Menurutnya, pihaknya sudah menyosialisasikan dampak adanya rehabilitasi daerah saluran rentang ini kepada masyarakat. Selain dampak terhadap bangunan liar, ada juga dampak terhadap irigasi sawah selama rehabilitasi dilakukan. \"Dampaknya memang ada penurunan debit air irigasi. Dan ini sudah dikomunikasikan. Intinya, sepanjang ada rehabilitasi ini layanan air dari saluran induk yang dulu 35 meter kubik per detik berkurang 60 persen menjadi 25 meter kubik per detik,\" jelas Kepala Bidang Operasional, Ir Kasno. Menurut Kasno, sudah ada kesepakatan antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, dua daerah yang memanfaatkan aliran air Waduk Jatigede, mengenai tata kelola air selama rehabilitasi saluran. Rehabilitasi saluran sendiri menggunakan pola steel sheet pile, sehingga efeknya ada pengurangan debit aliran air. \"Irigasi memang terganggu dengan adanya rehabilitasi ini. Tapi sudah ada pembagian 15 kubik ke Indramayu dan 10 kubik ke Cirebon, yang dibagi di Bondan. Kemudian ada debit air yang dipakai untuk PDAM sebesar 250 liter, dan untuk tata kelola air ini kita sudah sepakat dengan tiga UPT di Kabupaten Cirebon,\" sebutnya. Meski ada dampak pengurangan debit air, namun pihaknya menjamin seluruh sawah bisa mendapatkan bagian irigasi. Di lain sisi, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ir Trisasongko Widianto menyebutkan adanya pengurangan debit air ini hanya sementara sampai rehabilitasi selesai hingga tahun 2018. \"Pekerjaan rehabilitasi dan modernisasi saluaran rentang ini dilakukan secara multiyears sampai tahun 2018. Memang irigasi terganggu, tapi ini dampaknya bakal dirasakan setelah aliran Waduk Jatigede ini mengalir,\" jelasnya. (jml)