JAKARTA – Sinyalemen adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar mulai berhembus kencang. Bakal calon ketua umum (caketum) yang didukung Presiden Joko Widodo itu, kabarnya adalah Setya Novanto. Untuk memuluskan langkah Setnov, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan diisukan telah melakukan pertemuan dengan enam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar tingkat provinsi bersama beberapa elite beringin lainnya. Tindakan Luhut itu disebut-sebut atas perintah langsung dari Jokowi. Menanggapi kabar tersebut, Luhut langsung memberikan klarifikasi. “Tak ada dukung-mendukung,” tegasnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (9/5). Wakil Ketua Panitia Munaslub Yorrys Raweyai turut mendampingi Luhut. Luhut meminta pihak-pihak yang mengklaim mendapat dukungan presiden tidak banyak berkoar. Sebab, presiden tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Luhut juga menampik kabar dirinya telah mengumpulkan DPD I Golkar. Menurut dia, kejadian yang benar adalah beberapa DPD datang untuk menanyakan sikap pemerintah atas pelaksanaan munaslub di Nusa Dua, Bali, 15–17 Mei mendatang. “Sikap pemerintah jelas. Kita dukung penyelenggaraan munaslub di Bali,” ujarnya. Meski begitu, sebagai kader senior Partai Golkar, Luhut menyebut dirinya bisa jadi mendukung salah seorang caketum. “Kalau saya dukung dia kan sebagai anggota Golkar. Itu hak prerogatif saya,” ungkapnya. Saat dikejar siapa calon yang didukungnya itu, Luhut langsung berkelit. “Jadi, kita belum berandai-andai lah,” katanya. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ahmad Dolly Kurnia menyebutkan, ada desas-desus yang menyebut istana dan Menko Polhukam mendukung pencalonan Setnov. Yorrys juga membantah adanya kabar tersebut. Menurut dia, tanpa deal apa pun, sejak dulu ideologi Golkar adalah berkarya bersama pemerintah. “Dukungan pemerintah, saya pikir tidak pernah. Apalagi Pak Jokowi, bukan Pak Harto sebagai pembina,” katanya. Urusan Jokowi sebatas menerima Golkar yang menyatakan mendukung pemerintah. Sementara itu, munaslub menjadi kewenangan internal. Kendati demikian, Yorrys mengakui pihaknya terus melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla dan Luhut. Namun, pertemuan dilakukan mengingat keduanya duduk di Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Di tempat terpisah, Nurul Arifin, anggota tim sukses Setnov, menilai isu tersebut diembuskan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia memastikan isu itu tidak datang dari timses. “Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya tidak ingin menanggapi berita yang tidak jelas,” tegas politikus berlatar belakang artis itu. Bambang Soesatyo, anggota timses bakal caketum Ade Komarudin, mengungkapkan, isu adanya dukungan dari Jokowi kepada Setnov tidak benar. “Itu isu ngawur. Hanya klaim dari pendukung SN (Setya Novanto, red),” katanya. Dengan nada menyindir, Bambang menyebut isu itu tak ubahnya isu “papa minta saham” dalam kasus Freeport yang melibatkan Setnov beberapa waktu lalu. “Jangan ada lagi kasus ‘papa minta Ketum’ karena ada caketum yang mencatut nama presiden,” ujar Bambang menyentil. (bay/far/c5/pri)
Setnov Dikabarkan Dapat Restu Jokowi
Selasa 10-05-2016,10:19 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 18-03-2026,14:41 WIB
Pemudik Jadi Sasaran Debt Collector, Polisi Bertindak Cepat di Cirebon: Aksi Perampasan Digagalkan
Rabu 18-03-2026,12:07 WIB
Kecelakaan Beruntun di Simpang Pemuda Cirebon, Pemudik Hamil Luka-luka
Rabu 18-03-2026,17:01 WIB
Motif Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Simak Penjelasan TNI
Rabu 18-03-2026,12:33 WIB
Arus Mudik Alami Perlambatan di Tol Cipali KM 129, Ini Penyebabnya
Rabu 18-03-2026,19:52 WIB
Polisi Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Pemerintah Beri Apresiasi
Terkini
Kamis 19-03-2026,10:13 WIB
Bulan Ramadhan Jadi Lebih Fun Bersama Mio Ride The Hype
Kamis 19-03-2026,10:07 WIB
Bonus ASEAN Para Games Cair, Pemerintah Siapkan Pendampingan Literasi Keuangan bagi Atlet
Kamis 19-03-2026,09:30 WIB
Arus Tol Cipali H-2 Lebaran 2026 Ramai Lancar, 41 Ribu Kendaraan Melintas
Kamis 19-03-2026,09:00 WIB
Pengawasan MBG Kini Makin Ketat dengan Komponen Kejagung
Kamis 19-03-2026,08:01 WIB