KEJAKSAN – Jumlah anak di Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan. Peningkatannya sampai 56,3 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini membuat jumlah anak di Kota Cirebon menjadi 116,789 atau nyaris dari separuh penduduk usia produktif. Melihat fakta ini, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH menilai Kota Cirebon berpeluang besar menjadi kota layak anak (KLA). Apalagi, beragam upaya dan kebijakan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam mewujudkan KLA. “Anak menghadapi risiko kekerasan lebih tinggi di kota. Kita coba memberi perlindungan dengan beragam kebijakan,” ucap Azis, di Ruang Adipura Balaikota Cirebon, Selasa (10/5). Azis mengakui, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, Kota Cirebon membuat banyak perangkat aturan yang dibuat dalam bentuk perda dan lainnya. Semua itu, dalam upaya melindungi hak anak-anak. Untuk lebih detil dalam cakupan kinerja dan perlindungan terhadap hak anak, Pemkot Cirebon membuat lima kluster. Meliputi pemberian hak sipil dan kebebasan. Kluster ini meliputi akta lahir gratis, taman cerdas dan perpustakaan keliling. Kluster lainnya meliputi lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus. Usai berdiskusi dengan walikota, Tim dari Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian Kota Layak Anak (KLA). Tim dipimpin Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KAB), Dr Ir Dewi Sartika MSi. Di RSUD Gunung Jati tim meninjau ruang khusus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Ruangan ini digunakan untuk menangani kekerasan fisik, psikis dan seksual pada anak dan wanita. “Ini satu-satunya di Jawa Barat. Saya akan promosikan ke seluruh Jawa Barat,” ucap Ketua Tim Penilai Dr Ir Dewi Sartika MSi. Dengan kebijakan yang mendukung, peraturan, edukasi dan pelayanan nyata kepada anak, Kota Cirebon berpeluang besar menjadi KLA. (ysf)
Kategori :