Komisi D Bakal Panggil RSIA

KUNINGAN – Keluhan salah seorang pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Linggarjati berbuntut panjang. Komisi D DPRD berencana memanggil jajaran direksi RS tersebut untuk klarifikasi. Bahkan eksekutif diimbau untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya di RSIA. Ketua Komisi D, H Ending Suwandi MM berterima kasih atas munculnya aspirasi kaitan dengan pelayanan RSIA. Pihaknya memastikan aspirasi tersebut bakal ditindaklanjuti. Secara kebetulan pula saat ini pihaknya tengah menggodok raperda retribusi RSIA. “Aspirasi dari siapapun pasti akan kita tindaklanjuti. Kami akan mengundang para pihak terkait guna melakukan cek dan ricek sekaligus melakukan evaluasi,” ungkap politikus asal Partai Golkar itu saat dikonfirmasi Radar kemarin (24/6). Seiring dengan pembahasan raperda retribusi, Ending mengatakan ketentuan itu harus disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. Pihaknya berharap pelayanan yang diutamakan terlebih dulu sebelum melangkah pada penetapan retribusi. ”Sekadar ilustrasi kita mungut retribusi parkir tapi kitanya tidak melakukan apa-apa terhadap fasilitas parkir. Ini kan harus kita bahas. Sama halnya dengan belanja ke super market, karena tempatnya bersih dan nyaman, mahal sedikit tidak dipersoalkan,” ungkapnya menggambarkan. Hal ini jadi tantangan bersama baik eksekutif maupun legislatif. Kembali pada RSIA pihaknya akan melakukan pembahasan dalam rangka evaluasi. Karena dirinya tidak mau retribusi yang nanti ditetapkan tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Ending berharap pelayanan prima yang harus diutamakan. Sebagai RS baru memang diakuinya masih banyak kendala ke arah sana. Ke depan harus ada penataan sedikit demi sedikit. Sarana prasarana termasuk SDM perlu dibenahi. ”Pasti akan kita bicarakan aspirasi ini bersama manajemen rumah sakit. Ini harus jadi perhatian dan bahan evaluasi,” tandasnya. Kepada eksekutif, Ending juga meminta agar selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Tidak hanya dalam menyikapi persoalan RSIA tapi juga di semua bidang. Hal ini demi peningkatan kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakat. ”Perlu dikawal oleh semua pihak, termasuk eksekutif dan legislatif. Kita fokuskan pada tujuan didirikannya rumah sakit tersebut di mana harus memberikan pelayanan optimal pada masyarakatn. Apalagi RS tersebut merupakan RS pemerintah,” tandasnya. Keluhan terhadap layanan RSIA rupanya tidak hanya datang dari M Taufiq. Keluhan itu datang pula dari warga Desa/Kecamatan Cilimus, Anshori. Berdasarkan pengalamannya, alih fungsi RS Bandorasa ke RSIA tidak diiringi dengan peningkatan kualitas. Pasien di beberapa poliklinik seperti anak dan syaraf ’dipaksa’ lama menunggu dokter. ”Alasannya harus praktek di tempat lain lebih dulu. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan fasilitas toilet RS rusak dan kotor. Ini tidak mencerminkan sebuah RS pemerintah. Kalau seperti ini apa bedanya dengan terminal?,” ketus dia. (ded)