Pos Anggaran Banyak Selisih

KEJAKSAN - Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyoroti kinerja LKPJ APBD 2011. Termasuk di antaranya tentang beberapa pos anggaran yang dianggap masih ada selisih cukup besar. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Cecep Suhardiman SH MH, dalam pandangan fraksinya mempertanyakan beberapa hal. Karena setelah diamati, pertama mulai kaitan dengan pendapatan, akan mengevaluasi 3 item besar, yakni  pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Fraksi PD, kata Cecep, menyoroti pendapatan, khususnya pos PAD. Di situ dari beberapa data yang masih berbeda-beda. Datanya ada yang Rp123 miliar, lalu Rp120 miliar dan yang mengagetkan lagi, wali kota menyampaikan hanya Rp119 miliar. Anggota Dewan dapil Harjamukti ini juga menyoroti yang berkaitan dengan belanja. Untuk komposisi ini juga belum menunjukkan posisi yang cukup baik. Termasuk belanja langsung yang berkaitan belanja modal, hingga belanja infrastruktur. Ketua Fraksi Partai Golkar, Darjat Sudrajat  mengatakan,  dari hasil kajian yang dilakukan fraksinya, ternyata  laporan yang disampaikan oleh wali kota masih meragukan. Seperti lampiran buku seperti neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Menurut Ajat, wali kota selaku penerima mandat pengelolaan keuangan daerah telah melaksanakan seluruh APBD Kota Cirebon tahun 2011. Dan baru selesai diaudit oleh BPK RI, dan selanjutnya pemkot memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Permasalahan opini WDP terjadi, karena masih ditemukan hal yang sudah biasa. Seperti belum tertata dengan baik masalah administrasi, dan selisih antara pengendaliaan aset dan barang daerah. “Hikmah dari opini BPK semuanya harus dihayati dengan tetap dilaksanakan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Serta kewajiban menata administrasi, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan menghindari dari pengelolaan atau penggunaan anggaran yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Sementara, Ketua Fraksi Gerakan Bintang Pembaruan, Eman Sulaeman mengatakan, tingkat realisasi pendapatan secara keseluruhan  yang mencapai Rp838,6 miliar atau 96,71 persen, dari target Rp867,1 miliar  menurutnya adalah hal wajar. Karena hanya kurang dari 3,29 persen. Namun jika dilihat dari jenis pendapatannya, pencapaian PAD hanya 87, 59 persen atau Rp120,1 miliar dari target Rp137,1 miliar. Ini menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Terhadap adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang cukup besar, fraksinya mempertanyakan anggaran kegiatan yang tidak terserap seluruhnya. Apakah karena perencanaan penganggaran yang tidak tepat, sehingga terjadi penghematan anggaran tetapi kinerja kegiatan tetap dapat tercapai. Sekretaris Fraksi Hanura, Yayan Sopian menyikapi pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 83,27 persen, dari target. Jauh menurun dibandingkan tahun 2010, sampai mencapai 0,978 persen. Sehingga ini harus menjadi catatan khusus agar ke depannya lebih baik lagi. Selain itu, kata dia, munculnya pengeluaran yang lebih besar Rp112,4 miliar dari pendapatan sebesar Rp111,6 miliar di BLUD RSUD Gunung Jati. Walaupun tercatat saldo per 31 Desember  2011 sebesar Rp350,6 miliar. (abd)