Warga Miskin Kota Cirebon Capai 66 Ribu

KEJAKSAN - Jumlah warga miskin di Kota Cirebon, cukup besar. Angkanya menembus hingga 66 ribu. Hal ini dikatakan Ketua Komisi C, P Yuliarso BAE, Kamis (28/6) seusai melakukan dengar pendapat dengan Dinsosnakertrans serta RSUD Gunung Jati. Angka 66 ribu itu, kata Yuliarso, berdasarkan data dari PSED. Namun data tersebut justru bertolak belakang dengan data orang miskin versi Dinas Kesehatan yang jumlahnya mencapai di atas 100 ribu. Politisi Partai Demokrat ini juga sepakat kartu KCMS harus dilaksanakan. Karena kalau menunggu-nunggu lagi maka akan semakin tidak jelas. “Sedangkan untuk CSR, kita sudah membentuk pansus. Bahkan Kota Cirebon saat ini sudah ada warganya yang mengikuti Jamsostek bersubsidi, seperti nelayan, tukang becak. Dengan cara demikian, mereka bisa terlindungi. Bahkan dirinya berharap warga miskin bisa di-cover jamsostek di tahun  2013  dan 2014,” ungkapnya. Kadinsosnakertrans Kota Cirebon, Drs Moch Korneli MM di depan dewan mengaku akan mendobrak lembaga-lembaga swasta untuk bisa mengikutkan anak-anak didiknya ke asuransi. Jika ini berhasil, maka ini baru pertama terjadi di Indonesia. Yayasan-yayasan, kata Korneli, harusnya memproteksi anak didiknya. “Ketua yayasan kadang lupa diri tidak pernah mengikutsertakan anak didiknya. Saya ingin mengumpulkan yayasan sebelum puasa untuk menyampaikan supaya anak didiknya diikutsertakan asuransi, supaya tidak terbebani.   Karena dengan asuransi akan mengurangi risiko lain tanpa mengganggu anggaran lainnya,” bebernya. Di sisi lain, mantan kabag perekonomian pemkot ini menegaskan, tentang bantuan sosial (bansos), pihaknya akan melakukan survei kelayakan. Karena dirinya beranggapan terkadang dewan belum tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk itu dinsosnaker tetap mendasarkan data yang ada, dan sudah masuk ke dalam APBD. “Kami akan survei lapangan. Kalaupun yang bersangkutan tidak layak mendapatkan rutilahu, maka akan dicoret. Keberadaan mereka sudah layak dan masih ada pihak-pihak yang membutuhkan,” tandasnya. Pihaknya bahkan menyarankan kepada phak-pihak yang diusulkan menerima bansos, akan tetapi taraf hidupnya masih layak, untuk mundur dan tidak perlu dibantu. Karena dinsosnaker mengharapkan bagi mereka yang layak untuk dibantu cukup dilampiri kartu kartu cirebon menuju sehat (KCMS). “Supaya jelas dan orang itu layak mendapatkan. Akan tetapi kalau tidak ada dan belum masuk ke validasi, maka tetap kita layani. Kita bantu jika mereka tidak masuk ke dalam 66 ribu,” ungkapnya. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Andi Riyanto Lie justru mempertanyakan mengenai bantuan rutilahu, apakah sudah menggunakan data PSED. Untuk pengajuan 2012, apakah sudah terealisir semua atau masihkan ada yang tercecer. Andi mengaku masih menemukan pengajuan tahun 2012 yang melalui jalur aspirasi, jumlahnya sedikit sekali, termasuk bantuan modal kecil usaha. Sementara jalur dinas itu jumlahnya sangat banyak. “Bagi kita sih tidak masalah melalui dewan atau dinas sosial. Ketika ada pengajuan masyarakat dan kita arahkan ke dinsosnaker kemudian disurvei. Kalau memang layak, ya mohon dibantu, kalau tidak layak bisa dicoret,” pungkasnya. (abd)