Setnov Ikut Berdoa untuk Reshuffle

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tak berhak berbicara terkait beredarnya informasi Presiden Joko Widodo bakal mereshuffle kabinet pascalebaran Idul Fitri. “Kita tunggu tanggal mainnya, saya tidak berhak untuk bicara, (kewenangan, red) presiden toh,” ujar Mendagri, Senin (11/7). Menurut Tjahjo, seandainya ada reshuffle pun, dirinya selaku menteri yang merupakan bawahan presiden siap-siap saja. Karena tidak ada yang mengharuskan kontrak kerja seorang menteri harus lima tahun. “Kami sebagai pembantu presiden, ibarat tim sepak bola, yang penting golnya tercapai, di tengah pertandingan harus ganti pemainnya ya tidak ada masalah,” ujar Tjahjo. Saat kembali ditanya apakah reshuffle kemungkinan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan atau serah terima jabatan Kapolri 14 Juli mendatang, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kembali menegaskan, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Demikian juga saat ditanya apakah Komjen Pol Budi Gunawan akan diangkat menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Tjahjo menegaskan tak berani membicarakannya. “Saya kira anda sudah tahu semua perkiraan-perkiraan mengikuti dari perempat final, ini gelandangnya ke mana, strikernya ke mana,” ujar mantan anggota DPR itu. Isu perombakan kabinet kali ini juga menggelinding dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto alias Setnov ikut-ikutan menyentil isu rencana reshuffle setelah Lebaran. “Kami berdoa agar reshuffle berjalan dan terlaksana secara baik dan lancar,” kata Setnov di Jakarta kemarin (7/7). Namun, Setnov buru-buru menegaskan bahwa partainya tidak akan mencampuri hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Apapun dan kapanpun reshuffle tersebut dilaksanakan, Partai Golkar akan menghormati setiap keputusan presiden. “Presiden kami yakini telah memiliki pandangan bagaimana kinerja dan mengevaluasi menteri-menterinya selama ini,” ujarnya. Sebelumnya, Golkar memutuskan untuk bergabung dengan gerbong partai pendukung pemerintah. Langkah itu membuat barisan koalisi Jokowi di DPR semakin gemuk. Yaitu, 386 kursi dari tujuh fraksi. Sosok calon menteri dari Partai Golkar yang digadang-gadang masuk selama ini adalah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Bergulirnya isu reshuffle jilid kedua sebenarnya sudah dimulai September tahun lalu. Itu hanya berselang sebulan setelah Jokowi memutuskan untuk melakukan reshuffle jilid pertama pada 12 Agustus 2015. Saat itu presiden mengganti sekaligus tiga menteri koordinator, dua menteri, dan sekretaris cabinet. (gir/jpnn)