MAJALENGKA - Keterbatasan tenaga kerja atau petugas di objek wisata membuat para pengelola kerap kewalahan ketika mengalami peningkatan pengujung. Minimnya jumlah petugas juga sering dikeluhkan para pengunjung. Dampak yang sering dirasakan ialah terjadi kecelakaan dan banyaknya tindakan kriminal. Aktivis sosial, Asep Kurniawan menilai harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan menggelar pelatihan bagi tenaga kerja yang akan bekerja di lokasi objek wisata. “Saya yakin masyarakat belum memahami betul pengelolaan dan penjagaan objek wisata,” ungkapnya. Lembaga yang membidangi pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka juga masih sangat terbatas. Keterbatasan itu bisa menjadi peluang bagi lembaga pendidikan, untuk berlomba-lomba membuka jurusan yang membidangi tenaga kerja pariwisata. “Jika tidak segera dilakukan, peluang masyarakat lokal menjadi penonton saat Majalengka menjadi kota metropolitan semakin terbuka,” jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Drs Agus Permana MP menyebutkan bahwa soal tenaga kerja di objek wisata itu bukan kewenangan dinas. Sejauh ini yang menjadi kewenangan dinas ialah memfasilitasi seperti menyediakan atlet, membatu perbaikan fasilitas, dan memberikan aturan. “Jadi persoalan tenaga kerja di objek wisata itu urusan pengelola,” ungkapnya. (bae)
Kategori :