JAKARTA- Posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang merangkap jabatan sebagai Menko Kemaritiman serta pelaksana tugas menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dianggap tidak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera melantik menteri ESDM yang definitif. Sebab, posisi yang masih lowong itu krusial dalam pengambilan kebijakan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, Luhut sebaiknya tidak dibebani dua jabatan penting tersebut terlalu lama. Posisinya sebagai Menko Kemaritiman saja sudah memiliki berbagai tugas yang berat. “Kan beliau juga menjabat Menko Kemaritiman dan harus mengoordinasi kementerian lain yang terkait kemaritiman,” tutur Agus di kompleks parlemen kemarin (13/9). Agus menilai pos menteri ESDM saat ini banyak menyita berbagai isu kebijakan. Hal itu terkait dengan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya energi melimpah. Karena itu, diperlukan sosok menteri ESDM yang berfokus mengelola hal tersebut di tengah fakta banyak pihak asing yang saat ini menguasai sumber daya mineral Indonesia. ”Dengan pengangkatan menteri ESDM definitif, diharapkan tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat diperbaiki,” ujar wakil ketua umum Partai Demokrat itu. Soal siapa sosok yang layak mengisi kursi menteri tersebut, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif. Termasuk soal polemik pantas atau tidaknya seorang Arcandra Tahar kembali menduduki posisi yang sempat dia jabat selama 20 hari. ”Jangan menebak-nebak. Itu masih wacana dan yang namanya wacana kan tidak bisa dipastikan. Biar nanti sama-sama kita lihat dan semua tentu harus melalui aturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. Terpisah, Partai Golkar menilai saat ini ada kebutuhan agar Presiden Jokowi bisa mengambil keputusan tentang siapa sosok menteri ESDM yang baru. Hal itu terlihat dari berbagai dinamika yang muncul seputar posisi Arcandra yang kini resmi mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. “ESDM memang strategis. Banyak sumber alam kita. Soal itu (pengganti, red), masukan ada pro dan kontra, sesedikit mungkin jadi beban,” kata Agung Laksono, ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Golkar dalam hal ini tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden. Posisi dan masa depan Arcandra masih spekulatif. Apakah akan ditempatkan kembali di posisi yang sama atau yang lain, semua itu adalah hak presiden. Agung juga tidak menepis adanya komunikasi antara Golkar dan presiden terkait hal itu. ”Soal itu adalah urusan Pak Novanto (Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto). Tidak etis saya (kalau menjelaskannya, red),” terang Agung. (bay/c9/agm)
Kategori :