Kata Ketua PGRI, SDN Kebon Baru IV Mahal itu Wajar

KEJAKSAN - Persoalan pungutan yang terjadi di SDN Kebon Baru IV yang mencuat ke media masa ternyata membuat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat bicara. Ketua PGRI Kota Cirebon, Abdul Haris MPd, meminta persoalan ini dapat segera teratasi. Ketua PGRI Kota Cirebon, Abdul Haris MPd kepada radar menegaskan bahwasannya pendidikan itu sangat mahal. Apalagi untuk sekolah favorit seperti SDN Kebon Baru IV. “Kalau ingin berprestasi, tentu butuh dana tambahan,” ujar Haris, kepada Radar, Rabu (21/9). Haris mengungkapkan, SDN Kebon Baru IV menjadi sekolah unggulan, karena pelajaran tambahannya  banyak. Termasuk berbagai kegiatan di sekolah. Dengan kegiatan-kegiatan ini dan kebutuhan sarana prasarana penunjang, adanya pungutan kepada orang tua siswa merupakan hal lumrah. Haris yakin, pungutan dilakukan karena Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi. Kemudian sumber pembiayaan lain juga sudah tidak mampu meng-cover. “Wajar kalau sekolah favorit mahal,” tandasnya. Karenanya Haris mengkritik pernyataan Komisi C DPRD yang menyatakan bahwa kegiatan sekolah bisa di-cover melalui dana BOS. Haris berpendapat sebaliknya. Mantan kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan ini mengaku tahu betul bahwa tidak semua kegiatan mampu ditutupi dari BOS. Haris yang pernah menjadi kepala SMPN 4 ini menilai, pungutan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran. Sebab, dana BOS sendiri sifatnya meringankan beban operasional sekolah. Meski sekolah favorit siswanya banyak dan perolehan BOS-nya juga banyak, tetapi pembiayannya juga butuh back up yang besar. Salah satu orang tua siswa SDN Kebon Baru IV, H Heru Cahyono mengkritik Komite SDN Kebon Baru  IV yang mempersoalkan pungutan kepada siswa. Heru menyebut, pungutan yang ada merupakan sebuah konsekuensi bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di SDN kebon Baru IV. “Kalau sekolah di situ, berarti mepercayakan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah,” tandas mantan calon walikota yang juga pengusaha ini. Heru mengaku heran dengan orang tua yang mempersoalkan hal ini dan mengintervensi sekolah. “Kalau tidak mau, pindahkan saja anaknay ke sekolah lain yang tidak ada pungutan biaya,” pungkas Heru. (abd)