Penataan Pasar Kanoman merupakan langkah strategis pertama yang dilakukan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH saat baru menjabat. Lewat koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), awalnya penataan di Pasar Kanoman berlangsung baik. Tapi, sekarang lain lagi lagi ceritanya. KESEMRAWUTAN Pasar Kanoman berangsur-angsur kembali. Pengendara yang melawan arus, pedagang kaki lima yang kembali turun ke jalan, menjadi pemandangan sehari-hari. Imbasnya, kawasan ini kembali macet dan tidak beraturan. Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi terkaget-kaget melihat kondisi kawasan Kanoman saat ini. “Saya kemarin ke Kawasan Kanoman. Penataannya rusak lagi,” ujar Asep, kepada Radar, Senin (26/9). Sebelum kondisinya semakin parah, Asep ingin segera mengkoordinasikan dengan SKPD terkait untuk penataan lebih lanjut. Apalagi, kawasan Kanoman menjadi ikon wisata dan kunjungan masyarakat setiap hari. Pria yang pernah menjabat kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) itu menjelaskan, penataan kawasan Kanoman berangkat dari keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam menata kawasan yang menjadi pasar tradisional terbesar. Ternyata, satu tahun berlalu, penataan yang pernah dilakukan nyaris tidak berbekas. Atas temuan ini, Asep akan mengumpulkan SKPD untuk kembali menata Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir dan lainnya. “Sebelum terlambat dan semakin parah, harus segera dibenahi lagi,” tukasnya. Pantauan Radar di jalan utama Pasar Kanoman, ada beberapa PKL yang nekat berjualan di badan jalan. Padahal, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM) sudah menyediakan tenda untuk mereka berjualan. Begitupula dengan kondisi parkir. Tetap saja masih ada becak parkir sembarangan di lajur kanan dari Jalan Winaon. Sistem satu arah yang diterapkan juga dilanggar. Kepala Disperindagkop UMKM, Ir Yati Rohayati menambahkan, penataan kawasan Kanoman bukan hanya tugas instansi yang dipimpinnya. Menurutnya, ada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinkom) dan SKPD lainnya. “Kami akan menurunkan petugas untuk mengingatkan agar tidak berjualan di tengah jalan. Padahal sudah ada tenda. Mungkin itu pedagang baru,” ujar Yati, didampingi Sekretaris Disperindagkop Drs Yayat Sudaryat MSi. Karena itu, untuk menata PKL baru yang melanggar aturan, Disperindagkop UMKM akan berkoordinasi dengan SKPD lain. Sebab, Disperindagkop UMKM tidak mungkin melakukan penindakan kepada PKL dan kendaraan yang melawan arus. Yati mengaku, beberapa kali mengunjungi awasan Kanoman. Karena itu, sejak kembali menjabat kepala Disperindagkop UMKM, penataan PKL akan menjadi fokus pekerjaan. “Penataan kawasan Kanoman tidak boleh melemah. Jangan sampai kembali seperti dulu. Harus dibenahi bersama-sama,” ucapnya. (ysf)
Kategori :