Dewan Minta DCKTR Serius Cari Lokasi Pembangunan TPA

CIREBON - Kondisi pasar darurat Pasalaran Weru yang kotor dan kumuh, diakui Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa. Sebab, sudah banyak laporan yang masuk, baik secara lisan maupun SMS lewat ponselnya. Bahkan, bau tidak sedap dari tumpukan sampah itu mencapai radius 60 sampai 100 meter. Sehingga masalah sampah tidak bisa dianggap sepele. “Masalah sampah tidak hanya di Pasar Darurat Pasalaran saja. Tapi, di semua wilayah Kabupaten Cirebon. Alasannya, pemerintah daerah tidak mempunyai TPA (tempat pembuangan akhir) sendiri,” ujar Mustofa kepada Radar Cirebon. Menurutnya, TPA yang ada di Gunung Santri, Kecamatan Palimanan, sudah ditutup. Sedangkan TPA yang satunya di Ciledug tergolong jauh. “Wilayah Kabupaten Cirebon yang begitu luas, tapi tidak punya TPA. Imbasnya, Kabupaten Cirebon bisa banjir sampah jika tidak segera ditangani,” terangnya. Dia mengaku, lembaga DPRD sudah mendukung anggaran untuk masalah kebersihan, khususnya untuk penanganan sampah. Tapi, support anggaran ini belum dijalankan dinas teknis. “Untuk saat ini belum ada langkah rill dari pemerintah daerah. Padahal kita sudah support anggaran untuk pembebasan lahan pembuatan TPA di wilayah barat, tengah dan timur. Termasuk support anggaran untuk pengadaan delapan unit mobil dumptruck pengangkut sampah,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Dia mengungkapkan, hasil rapat dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016 dan murni 2017, usulannya sangat bagus. Setiap kecamatan, nantinya akan ada tempat pembuangan akhir sementara (TPAS). Sedangkan di tingkat desa ada tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Menurut Mustofa, harusnyarencana itu sudah dapat terealisasi sejak dulu. Namun, usulan itu baru muncul saat ada cibiran Kabupaten Cirebon darurat sampah. Tidak hanya melalui lisan dan obrolan warung, media sosial pun menyoal masalah sampah yang berserakan di mana-mana. \"Ini harus dipikirkan betul solusinya. DCKTR harus segera cari solusi lokasi TPA,” jelasnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon itu menuturkan, bukan hanya masalah fasilitas seperti TPA dan TPAS saja. Kesejahteraan pasukan kuning pun harus diperhatikan. Sebab, mereka yang memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan di Kabupaten Cirebon. “Kalau kurang diperhatikan, semangat mereka pun kendor untuk bekerja,” tandasnya. (sam)