Di Papua, BBM Rp60 Ribu Jadi Rp10 Ribu

YAHUKIMO- Setelah bertahun-tahun, masyarakat Papua, khususnya di kawasan pegunungan bakal merasakan harga BBM di bawah Rp10 ribu. Kemarin (18/10), Presiden Jokowi memastikan harga BBM di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat bakal sama dengan penetapan pemerintah. Meskipun, Pertamina berisiko menganggung rugi. Kebijakan satu harga BBM itu disampaikan Presiden usai menginspeksi pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi perbedaan harga BBM antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.  “Contohnya (premium) 6.450 rupiah per liter, sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu, 60 ribu, sampai 100 ribu rupiah per liter. Bayangkan,” ujarnya. Bahkan, masyarakat Papua tidak bisa protes atas harga BBM yang selangit itu. Berbeda dengan di Jawa, yang ketika ada kenaikan Rp1.000 saja langsung disambut gejolak. Presiden mengakui, di satu sisi kebijakan tersebut bakal merugikan Pertamina. Sebab, biaya angkut BBM ke daerah terpencil memang tergolong tinggi. Berdasarkan hitungan, kerugian yang harus ditanggung Pertamina mencapai Rp800 miliar per tahun untuk menyalurkan BBM ke Papua. Meskipun demikian, Presiden menegaskan tidak mau ambil pusing soal kerugian tersebut. Yang penting, masyarakat Papua harus menikmati BBM dengan harga yang sama dengan di Jawa. “Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dia mengingatkan, sebagai BUMN, Pertamina sudah banyak memperoleh hak istimewa dalam berbisnis. Karena itu, dirasa wajar apabila pemerintah meminta agar Pertamina memberi keadilan dalam hal harga BBM. Presiden optimistis keuntungan Pertamina tidak akan tergerus karena kebijakan tersebut. Untuk mendukung kebijakan satu harga BBM, pemerintah membeli pesawat angkut BBM yang dioperasikan Pelita Air, anak usaha Pertamina. Satu pesawat mampu menampung 4 ribu liter BBM. saat ini, pertamina baru memiliki dua pesawat. “Nanti tambah lagi menjadi lima, untuk Papua dan Kalimantan Utara,” tutur Jokowi. Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten. Masing-masing tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Program itu sudah berjalan sejak Agustus lalu. Presiden juga meminta Kapolda Papua mengawasi distribusi BBM tersebut. Jangan sampai harga yang murah membuat kasus penimbunan BBM oleh konsumen tertentu marak di Papua. Kecuali, bila ada penjual eceran yang memang membeli di SPBU untuk dijual lagi dengan selisih harga yang tipis. Di tempat yang sama, Dirut pertamina Dwi Sutjipto menegaskan, harga Premium Rp6.450 dan solar Rp5.150 itu sudah bisa diberlakukan sejak kemarin. “Harga itu tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS (Agen Premium dan Minyak Solar),’’ ujarnya. Pertamina nantinya memang akan menanggung sendiri seluruh biaya angkut BBM itu. Kondisi geografis Papua yang didominasi wilayah pegunungan dan pedalaman memang diakuinya sulit untuk mendistribusikan BBM. Tingginya logistik membuat harga jual BBM menjadi sangat mahal. Pertamina, lanjut Dwi, merespons dengan beberapa langkah. Yakni, mendatangkan pesawat khusus air tractor. Selain itu, mendirikan lembaga penyalur Pertamina di delapan kabupaten pegunungan dan pedalaman. Sejak kemarin, setiap liter minyak tanah dijual Rp2.500, solar Rp5.150, dan premium sebesar Rp6.450. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menambahkan, Pertamina akan menanggung ongkos angkut hingga lokasi SPBU, maupun APMS. Katanya, tidak peduli ada di mana lokasi agen itu. Kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini memang berbeda dengan lainnya. APMS bisa menjual bensin dengan harga yang beragam. Sebab, selama ini APMS yang membayar ongkos angkut bensin dari SPBU. Itulah kenapa, dikatakannya, harga bensin di sana beragam dan melonjak tinggi sampai puluhan ribu per liter. Nantinya, Pertamina juga membuat lembaga penyalur BBM supaya harga bisa tetap terjaga. Lebih lanjut dia menjelaskan, di daerah yang harga jualnya tinggi akan digarap melalui kerjasama Pertamina- Pemprov Papua dan Papua Barat. Dia juga memastikan ada dukugan dari pemerintah kabupaten. Jadi, bisa dengan mudah membuat satu harga BBM dari APMS yang ada di dekatnya. (byu/dim)