KEJAKSAN - Pembangunan infrastruktur Kota Cirebon yang bersumber dari dana DAK mencapai Rp96 miliar untuk seluruh kecamatan. Namun dalam implementasinya justru menuai kritikan. Bahkan masyarakat bertanya-tanya, terutama pada proyek perbaikan trotoar. Banyak trotoar yang kondisinya masih bagus, tetapi sudah diperbaiki. Ketua Komisi B DPRD, H Watid Sahriar menilai, pemerintah kota gagal menerapkan skala prioritas. Dia mencontohkan perbaikan trotoar di Jl Terusan Pemuda. Menurutnya, ruas jalan itu tidak masuk dalam prioritas. Sebab, banyak ruas jalan lain yang kondisinya berlubang dan rusak parah, tapi tidak tersentuh perbaikan. “Yang bukan prioritas sama pemkot jadi prioritas,” ujar Watid, kepada Radar, Rabu (19/10). Tidak hanay itu, dia juga menyoroti perbaikan ruas jalan yang perlu overlay, tapi malah tidak dilakukan. Selain dari skala prioritas, Watid juga mengkhawatirkan kualitas pekerjaan. Bahkan, dia dapat temuan di perbaikan saluran irigasi Jalan Pronggol ke arah belokan Jalan Buyut. Kondstruksinya tidak menggunakan batu belah, melainkan batu blondos atau bulat. Penggunaan material ini, dikhawatirkan membuat konstruksi kurang kuat.“Batu belah itu istilahnya menggigit, kalau batu blondos atau bulat justru tidak bisa menggigit,” kata Watid. Anggota Komisi B, Imam Yahya menilai, program infrastruktur ini merupakan kiriman pemerintah pusat. Tetapi, usulannya dari pemerintah kota. Imam menyoroti, mekanisme pengusulan inilah yang perlu penekanan tersendiri. Sehingga, proyek infrastruktur yang dikerjakan bisa tepat guna dan bermanfaat. Di lain pihak, pengamat kebijakan publik, Drs H Priatmo Adji justru menyebut perbaikan trotoar hanya menguntungkan pedagang kaki lima. Sebab, perbaikan trotoar tidak urgent karena selama ini trotoar jarang digunakan pejalan kaki. “Coba tengok, trotoar mana yang masih dipakai pejalan kaki? Isinya kan parkir motor, PKL. Paling cuma beberapa saja,” katanya. Adji menyarankan kepada pemkot untuk menertibkan dulu PKL, kemudian melakukan relokasi. Setelah itu, baru memperbaiki trotoar. Dengan cara ini, trotoar yang sudah diperbaiki lebih dirasakan manfaatnya. Mantan anggota Komisi B DPRD ini mencontohkan trotoar di depan Kampus Unswagati baik di Jl Pemuda, Jl Perjuangan dan Jl Terusan Pemuda. Trotoar di kawasan itu berubah fungsi menjadi tempat berjualan PKL. Kemudian trotoar lainnya di Jl Perjuangan, bahkan dijadikan tempat untuk lapak-lapak PKL. “Saya nggak menyalahkan pedagang, ini pemkotnya yang lemah,” tegasnya. Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi kurang sependapat dengan persepsi publik. Sekda menyebut trotoar di Jl RA Kartini dan Jl Dr Cipto Mangunkusumo yang sudah hancur dan perlu perbaikan. “Banyak trotoar yang kondisinya sudah hancur,” tegasnya Yang menjadi persoalan, kata sekda, trotoar yang digunakan sebagai tempat berjualan PKL. Sebab, saat kontraktor mengerjakan, juga terhambat karena adanya lapak-lapak tersebut. “PKL jangan menghalangi, itu kan buat pejalan kaki,” katanya. Mantan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ini mengakui, program infrastruktur yang dibiayai DAK, usulan teknisnya dari pemkot. Pemerintah pusat mengalokasikan DAK dalam bentuk global. Sayangnya, Asep mengaku kurang hapal dengan progress pembangunan yang sedang berjalan.Tetapi untuk upaya pemantauan sudah dibentuk tim untuk monitoring. “Saya belum dapat laporan, progress-nya agak sulit dipantau karena lokasinya tersebar,” katanya. Tim ini, sambung Asep, mesti bekerja ekstra karena 15 Desember semua pekerjaan harus tuntas. Sayangnya, untuk Kepala DPUESDM Ir Budi Raharjo MBA maupun Sekretarisnya Yudi Wahono DESS, belum bisa dikonfirmasi. Keduanya tidak ada di kantor. “Beliau tidak ada di ruangan, lagi rapat di luar,” ujar salah satu staf DPUESDM, tanpa menyebut lokasi rapat yang dimaksud. (abd)
Kategori :