GABUS WETAN – Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sekretariat Wakil Presiden (DPOD Setwapres) secara tegas menyatakan dukungan rencana pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (Inbar). Bahkan, jika kebijakan moratorium pemekaran dicabut pemerintah pusat, Kabupaten Inbar akan menjadi urutan pertama yang akan dimasukkan pada rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto SH saat memimpin rapat persiapan sosialisasi kebijakan DOB bersama jajaran pengurus Minggu (30/10). “Secara tegas dan jelas, DPOD Setwapres mendukung rencana pemekaran Kabupaten Indramayu,” tegas dia. Penegasan itu merupakan hasil keikutsertaannya mengikui Sosialisasi Kebijakan DOB yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dan Setwapres bertempat di Gedung Sigrong Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Provinsi Jawa Barat JL. Siliwangi, No. 1, Purwakarta pada Rabu (26/10) kemarin. Selain PPKIB didampingi Kabag Tapem Setda Pemkab Indramayu, turut hadir perwakilan konsorsium atau panitia dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cirebon. “Ada 3 narasumber yang menjadi pembicara, yaitu dari Subdit Penataan Wilayah Kemendagri, DPOD Setwapres dan utusan dari Pemprov Jabar. Berdasarkan hasil kesimpulan, Kabupaten Indramayu dinyatakan paling siap. Bahkan Ibu Yetmi narasumber dari Setwapres menyatakan kalau kebijakan moratorium dicabut, dia akan memasukkan Kabupaten Indramayu urutan pertama,” terang Sukamto. Penilaian itu bukan tanpa sebab. Menurut Sukamto, rencana pemekaran Kabupaten Indramayu bukan lagi konsep atau wacana seperti daerah lain di Jawa Barat. Tapi sudah masuk tataran teknis sejak tahun 2000 lalu. Dalam perjalannya mendapat dukungan penuh dari Bupati Indramayu dengan dimasukkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Rencana pembentukan DOB Inbar juga telah dimasukkan dalam penganggaran daerah sampai dengan tahun 2020 mendatang. Lokasi untuk pusat pemerintaha Kabupaten Inbar pun sudah dipersiapkan. “Jadi tidak berlebihan jika Setwapres pun menyatakan Kabupaten Indramayu paling siap dimekarkan. Ditambah lagi, saat sosialisasi itu kami datang bersama perwakilan dari Pemkab. Ini menjadi poin plus,” ungkap Sukamto. Menindaklanjuti kabar gembira tersebut, tambah dia, PPKIB berencana menggelar Sosialisasi Kebijakan DOB di Kabupaten Indramayu yang akan dihelat Senin (7/11) nanti. Bertempat di Rumah Kita Haurgeulis, sejumlah pihak bakal diundang. Mulai dari jajaran PPKIB koordinator 12 kecamatan, Pemkab, DPRD dengan narasumber dari Pemprov Jawa Barat. (kho)
Kategori :