Pemerintah Fokus Tangani Banjir Bandung

JAKARTA – Sumber dana pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap bencana banjir diakui masih jauh dari ideal. Dengan kondisi 118 Daerah Aliran Sungai yang dinyatakan kritis, Kementerian Pekejeraan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyandang tugas hanya bisa memperbaiki sedikit. Karena itulah, kementerian terpaksa menetapkan prioritas wilayah mana yang perlu diperkuat untuk mencegah banjir. Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan Rp5,5 triliun untuk program pemanganan wilayah dari bencana banjir. Antara lain pembuatan infrasrtuktur pengendali banjir di 148 kilometer (km) bibir sungai serta rehabilitasi fasilitas pengendali banjir yang sudah rusak sepanjang 23 km. Selain itu proyek pengendalian lahar, pengamanan pantai, dan drainase kota. “Tahun depan, anggaran ini bakal bertambah menjadi Rp6,5 triliun yang dengan target lebih banyak. Misalnya, proyek pengendali banjir yang ditingkatkan menjadi 154 kilometer,” ujanya di Jakarta kemarin (4/11). Meski begitu, Imam tak menampik bahwa hal tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan panjang total sungai di Indonesia sepanjang 24 ribu km, jelas kapasitas pembuatan pengendali banjir yang mencapai sekitar 150 km per tahun jelas jauh dari ideal. Dengan program pemerintah untuk menangani bibir sungai prioritas sepanjang 3.600 km juga dinilai masih kurang. “Kalau bicara kebutuhan, harusnya (anggaran pengendalian banjir, red) dobel,” jelasnya. Saat ini Kementerian PUPR fokus untuk menangani infrastruktur pengendalian banjir di tiga wilayah. Yakni DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang. Alasan pemilihan tiga wilayah ini karena kerentanan mereka terhadap bencana banjir baik banjir sungai maupun rob. Padahal, tiga daerah ini termasuk strategis untuk kondisi ekonomi Indonesia. “Sungai-sungai di wilayah-wilayah tersebut hanya dipersiapkan untuk menampung 100 milimeter curah hujan. Tapi, nyatanya curah hujan yang mengakibatkan banjir di Bandung rupanya mencapai 210 milimeter,” jelasnya. Selain penanganan langsung, dia mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga melaksanakan program yang secara tidak langsung mencegah banjir. Misalnya, pembangunan bendungan dan kolam penampungan yang tahun depan dianggarkan Rp7,34 triliun. Hal tersebut diakui bakal menambah kapasitas air di hulu yang juga meringankan beban aliran air di hilir. (bil)