Ini 10 Tuntutan Aliansi Cirebon Bersih Terkait Sunjaya

CIREBON - Aliansi Cirebon Bersih melakukan demonstrasi terkait Bupati Sunjaya Purwadisastra di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (7/11). Saat Aliansi Cirebon Bersih berunjuk rasa, DPRD tengah melangsungkan sidang paripurna. Aliansi Cirebon Bersih menilai, kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra selama 3 tahun patut mendapatkan nilai merah. Karena berbagai masalah di Kabupaten Cirebon semakin tampak dan terlihat. Terlebih, mencuatnya kasus gratifikasi di RSUD Arjawinangun. Sehingga Aliansi Cirebon Bersih mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut. \"Dari berbagai masalah yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk kasus gratifikasi, kami Aliansi Cirebon Bersih menyatakan 10 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan pemerintah Kabupaten Cirebon,\" kata Ivan Maulana, selaku korlap Aliansi Cirebon Bersih. Ini 10 tuntutan Aliansis Cirebon Bersih: 1. Kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon agar segera menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk pansus Arjawinangun Gate, agar skandal ini dapat terungkap. Pansus ini harus terbuka untuk umum. 2. DPRD Kabupaten Cirebon agar mendesak aparat kepolisian bertindak cepat mengusut kasus gratifikasi. Karena kejahatan gratifikasi sudah luar biasa. 3. DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga kontrol dan representasi masyarakat agar dapat menjelaskan sesungguhnya berapa jumlah total tenaga kerja honor dan kontrak. Serta menjelaskan seperti apa mekanisme gaji yang diberikan kepada mereka. Kalau tidak bisa menjelaskan, maka kami akan melaporkan hal ini kepada KemenPAN RB. 4. Kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, untuk segera memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon bekerja dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Hasilnya harus dipublikasikan agar masyarakat tahu. 5. Kepada DPRD Kabupaten Cirebon agar menekan eksekutif untuk memberhentikan seluruh pegawai kontrak di RSUD Arjawinangun serta membuka kembali rekrutmen baru. Serta libatkan lembaga independen yang terpercaya agar polemik gratifikasi dapat dibantahkan dan tidak berlarut-larut dikonsumsi publik. 6. Kami menuntut kepada aparat penegak hukum untuk tidak takut menjalankan tupoksinya dalam membongkar kasus gratifikasi, terutama kepolisian dan kejaksaan. 7. Kami menuntut agar DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna istimewa manakala persoalan gratifikasi sudah menyentuh Bupati Cirebon. 8. Kami meminta Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta KPK ikut memberikan atensi terhadap kasus ini. 9. Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon harus tegas jika Bupati Cirebon terlibat kasus gratifikasi seperti apa yang telah disampaikan Rakhmat Hidayat. 10. Kembalikan tatanan yang baik yang pernah berlangsung di Kabupaten Cirebon. Laporan: Cecep/radarcirebon.com