Banyak Tenaga Kontrak Baru saat Moratorium Masih Berlaku

Kamis 10-11-2016,13:35 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali

CIREBON - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 memanas. Karena nota pengantar RAPBD banjir kritikan para fraksi di DPRD, Rabu (9/11). Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Aidin Tamim mengatakan, berdasarkan kondisi faktual di lapangan hampir di setiap SKPD, BLUD yaitu di RSUD Waled, RSUD Arjawinangun dan UPT banyak wajah-wajah baru yang bermunculan. Padahal, instruksi motarorium terhadap tenaga honorer atau sejenisnya tetap berlaku alias belum dicabut. “Praktik manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ini harus segera dibenahi,” jelas Aidin kepada Radar usai rapat paripurna. Dalam hal ini, kata Aidin, bupati tidak bisa berlepas tangan terhadap fakta ini. Seolah semua itu diserahkan tanggung jawabnya ke masing masing kepala SKPD. Artinya, bupati harus berani menindak jika memang ditemukan fakta dan bukti bahwa kepala SKPD melakukan pengadaan tenaga kontrak atau pegagawai honorer. “Menurut kami boleh tidaknya kebijakan tersebut masih silang pendapat. Kalaupun boleh tetap sebelum proses pengadaan harus berdasarkan penetapan kebutuhan yang didasarkan kajian, analisis beban kerja dan atau analisis jabatan serta dilakukan secara transparan, profesional dan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” terangnya. Dia mengungkapkan, kasus yang belakangan ini mencuat dan sedang terjadi di RSUD Arjawinangun, diindikasikan bahwa proses pengadaan tenaga honorer di instansi tersebut belum sepenuhnya mengacu kepada regulasi yang ada. “Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa FPKS bersepakat jika kasus ini ditindaklanjuti DPRD dalam bentuk pengajuan hak interpelasi atau angket atau menyatakan pendapat atau pembentukan pansus sekalipun dengan tujuan semata-mata mencari kebenaran demi perbaikan ke depan,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menuturkan, wajar saja ketika pandangan umum fraksi PKS dalam rapat paripurna mengkritik. “Wajar saja, soalnya kadernya, Haji Satori ingin maju di Pilbup 2018,” singkatnya. (sam) 

Tags :
Kategori :

Terkait