Mendikbud Wacanakan Moratorium UN, Ini Alasannya

Jumat 11-11-2016,16:35 WIB
Reporter : Husain Ali
Editor : Husain Ali

KUNINGAN - Setelah menggulirkan gagasan full day school disertai gagasan penetapan hari Sabtu sebagai libur nasional, kini Mendikbud Muhadjir Effendy mengkaji rencana moratorium ujian nasional (UN). Jika mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2017, siswa kelas akhir baik setingkat SMP maupun SMA tidak akan ada lagi UN. Pernyataan ini dilontarkan mantan rektor UMM itu saat berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Kamis (10/11). Dia menilai, biaya pelaksanaan UN yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. “Sekarang ini UN kan hanya untuk pemetaan pendidikan. Mana yang sudah di atas rata-rata standar nasional dan mana yang belum. Mestinya setelah ketahuan, harus ada treatment, penanganan sekolah-sekolah yang masih tertinggal itu,” ujarnya saat meninjau SMK Muhammadiyah 2 Kuningan dan kampus STKIP Muhammadiyah. Itulah, menurut Muhadjir, gunanya UN. Jika UN dilaksanakan tiap tahun hanya akan memboroskan anggaran. Ketika pemetaan pendidikan sudah dilakukan lewat UN, sekolah yang masih di bawah standar nasional mesti ditreatmen supaya naik. “Untuk UN ini masih kita kaji plus minusnya. Kita masih harus minta arahan dan konsul ke presiden berdasarkan hasil kajian yang sudah kita lakukan. Paling tidak ada tiga opsi, di mana salah satunya moratorium UN tadi,” tuturnya. Opsi kedua, lanjut Muhadjir, menggunakan sampel. Artinya, tidak semua sekolah melaksanakan UN. Bagi sekolah yang sudah di atas standar nasional tidak perlu lagi ada UN. Justru sekolah tersebut diberi penghargaan karena telah melampaui standar nasional. Lain halnya dengan sekolah yang masih di bawah standar nasional, mereka nanti tetap menyelenggarakan UN. “Untuk pilihan ketiga, ya seperti biasa saja, tetap melaksanakan UN. Itulah opsi-opsi yang sedang kami kaji plus minusnya. Kalau memilih opsi pertama, nanti siswa kelas akhir mengikuti ujian akhir tapi bukan UN. SMK dan SMA diserahkan ke provinsi, sedangkan SD SMP diserahkan ke kabupaten/kota,” terang dia. Bercerita full day school, sekarang ini di Indonesia sudah ada sekitar 500 sekolah yang telah menerapkannya. Pada tahun berikutnya akan disusul 1.500 sekolah lain. Full day school ini, siswa diberikan tambahan pendidikan karakter dan pendidikan IQ serta ESQ hingga pukul 15.00 mereka dibolehkan pulang. Hari Sabtu menjadi tambahan hari libur nasional disamping Minggu. Agenda mendikbud pengganti Anis Baswedan ini ke Kuningan diisi dengan sidak ke sekolah-sekolah guna mengetahui serap program KIP (Kartu Indonesia Pintar). Selain itu meninjau sekolah yang bergedung rusak. (ded)

Tags :
Kategori :

Terkait