KESAMBI – Moratorium penerimana pegawai negeri sipil (PNS) masih berlangsung. Imbasnya sangat signifikan bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. Sebab, banyak laporan masuk dari sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Karena itu, disdik sedang membuat kajian terkait dengan solusi penambahan guru di tengah moratorium. Hasil kajian akan disampaikan kepada walikota dan diajukan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bahan masukan. Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Jaja Sulaeman MPd mengatakan, fakta di lapangan memang kekurangan guru. Artinya, informasi yang disampaikan beberapa pihak dari internal disdik selama ini, memang benar adanya. “Sekolah-sekolah kekurangan guru. Ini karena kebijakan moratorium yang membuat Disdik tidak bisa bergerak dalam menambah tenaga pengajar,” ucap Jaja, kepada Radar, Sabtu (12/11). Pasalnya, sampai saat ini secara aturan tidak boleh mengangkat honorer. Namun, dilapangan kepala sekolah dengan penuh resiko tetap mengangkat honorer karena kondisi yang mendesak. Jaja menyadari aturan tentang larangan pengangkatan honorer setelah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 5/2014. Hanya saja, disdik berharap pemerintah pusat melihat kondisi lapangan di daerah. Pada sisi lain, guru yang pensiun selalu bertambah setiap tahun. Baik karena batas usia pensiun maupun meninggal dunia. Dua hal ini tidak dapat dicegah. Imbasnya, otomatis sekolah semakin kekurangan guru. Sedangkan PNS dari bidang lain sulit menggantikan peran guru sebagai tenaga pendidik di sekolah. Disamping itu, menjadi guru membutuhkan spesifikasi keilmuan. Dengan kebijakan penuh risiko mengangkat tenaga guru honorer, kepala sekolah harus memikirkan insentif mereka. Memang, memungkinkan diambil 15 persen dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan jumlah BOS yang tidak seberapa, menjadi kewajaran ada guru honorer di tingkat SD khususnya mendapatkan insentif Rp300 ribu perbulan. Saat ini, lanjutnya, Disdik Kota Cirebon sedang membuat kajian yang memungkinkan mengambil honorer tetapi tidak menabrak aturan secara penuh. Untuk itu, diperlukan data pasti kekurangan guru di setiap sekolah. “Kekurangan pasti guru di sekolah masih didata. Kalau sudah ada, baru dipetakan seperti apa langkahnya,” terang Jaja. Kondisi dilematis dihadapi sekolah. Pada satu sisi, guru pensiun tidak dapat terhindarkan. Pada sisi lain, masih berlakunya moratorium CPNS memotong kesempatan mengisi kebutuhan akan guru baru. Saat harus mengangkat guru honorer, gaji mereka tidak ditanggung negara. Karena itu, Jaja Sulaeman berharap peran aktif swasta dalam memajukan pendidikan. “Saya berharap orangtua siswa dan komite sekolah memahami kondisi ini. Kemudian mencari solusi bersama. Pada akhirnya semua itu untuk kebaikan siswa didik,” ujarnya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik, Drs H Adin Imaduddin Nur mengungkapkan, secara umum jumlah kebutuhan guru di tingkat SD dan SMP Kota Cirebon belum dapat tergambarkan secara pasti. Pasalnya, data kebutuhan guru ideal di setiap sekolah SD dan SMP negeri Kota Cirebon, belum selesai dususun. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti jumlah kekurangan guru di setiap sekolah SD maupun SMP negeri di Kota Cirebon, angka mendekati ideal tenaga pengajar setiap sekolah dapat diperkirakan. “Butuh data pasti. Kalau perkiraan bisa salah. Nanti kurang lagi,” ucapnya. Satu hal yang pasti, lanjut Adin, SD dan SMP di Kota Cirebon kekurangan banyak guru. Karena guru yang pensiun dan meninggal pasti terjadi. Setiap tahun selalu ada. Hal ini mengurangi jumlah tenaga pendidik di setiap sekolah. Karena itu, adapula guru magang untuk istilah lain dari honorer. Keberadaan mereka sangat membantu dalam menyeimbangkan tenaga pengajar dengan jumlah siswa di sekolah. (ysf)
Kategori :