JAKARTA- Ibukota DKI Jakarta selama tiga hari terakhir tidak pernah sepi dari aksi massa. Setelah aksi bela Islam jilid III yang diikuti jutaan umat Islam di kawasan Monas dan jalan protokol pada Jumat (2/12), giliran kemarin (4/12) aksi massa Aliansi Kebangsaan bertajuk Parade Budaya Kita Indonesia berlangsung. Aksi yang dihadiri ribuan massa itu didominasi kader dan atribut Partai Golkar dan Nasdem. Mengambil momentum hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD), Parade Budaya berlangsung di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI). Ribuan massa mengenakan berbagai atribut simbol kebudayaan dan lambang parpol. Warna kuning atribut Partai Golkar tampak mencolok, ditambah dengan warna biru khas Partai Nasdem. Nampak juga sejumlah orang mengenakan baju adat, namun dengan tambahan tempelan logo Partai Nasdem. Sejak pukul 07.00, massa perlahan-lahan memenuhi Bundaran HI. Puncak aksi massa terlihat sekitar pukul 09.00, bersamaan dengan hadirnya sejumlah tokoh-tokoh nasional yang hadir. Beberapa yang nampak adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta 2015 Djan Faridz, dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno. PDIP yang sempat diikutsertakan dalam Parade Kebudayaan menarik diri menjelang hari H. Salah satu pengurus DPP Partai Golkar Tantowi Yahya yang hadir mendampingi Setnov menyatakan bahwa Parade Kebudayaan diinisasi aliansi kebangsaan yang terdiri dari parpol pendukung pemerintah. Menurut Tantowi, parade ini juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan budaya untuk berpartisipasi. “Ini demi menciptakan Indonesia yang stabil, sejahtera dan maju,” kata Tantowi Yahya. Tantowi membantah jika aksi tersebut adalah aksi tandingan dari aksi bela Islam yang berlangsung dua hari sebelumnya. Menurut dia, parade kebudayaan dan aksi bela Islam adalah bagian dari khasanah Indonesia. “Bukan untuk bersaing, ini pelengkap kesuksesan umat Islam,” ujarnya. Setnov sendiri juga menampik bahwa acara itu terkait dengan agenda politik, untuk memberi dukungan secara tidak langsung kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebagaimana diketahui, aksi bela Islam selama ini berlangsung untuk mendesak pemerintah menyelesaikan proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, sapaan Basuki. “Tidak ada kaitan dengan pilkada, tidak ada kaitan dengan acara kemarin (aksi bela Islam, red), ini sudah direncanakan jauh-jauh hari,” ujarnya. Area CFD yang dipenuhi massa Parade Budaya lengkap dengan atribut parpol itu mendapat kritikan keras dari sejumlah kalangan. Manajer Program dan Kampanye Walhi Jakarta Zulpriadi mengatakan kegiatan itu justru menghalangi masyarakat yang hendak berolahraga di area CFD. Tepatnya dari Jl Sudirman-MH Thamrin yang melewati area Bundaran HI. Zulpriadi mengatakan, acara CFD merupakan inisiatif Walhi Jakarta dan beberapa pihak lainnya. Kegiatan yang dilakukan dengan menutup akses kendaraan bermotor dari jalan Sudirman-MH Thamrin itu dilakukan setiap hari Minggu. Ketentuan tersebut bahkan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12/2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Di pasal 7 ayat 2 aturan itu menyebutkan HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Nah, saat CFD kemarin terdapat banyak unsur politik. Atribut parpol, seperti kaus, bendera dan spanduk, bertebaran di area bebas kendaraan itu. “Pemakaian genset untuk panggung-panggung juga menyalahi esensi CFD,” imbuhnya. Walhi secara tegas menyayangkan kegiatan yang digadang-gadang sebagai aksi tandingan 212 GNPF MUI di Monas pada Jumat (2/12) tersebut. Menurut mereka, kegiatan itu tidak hanya menabrak aturan, tapi juga merugikan masyarakat yang berniat berolahraga dan menikmati akhir pekan di kawasan itu. “CFD seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, olahraga, seni dan budaya,” tegasnya. Secara umum, Walhi mencatat lima aktivitas parade budaya yang dianggap melanggar aturan. Yakni, adanya panggung di area seteril Bundaran HI tepatnya di persimpangan Hotel Mandarin Imam Bonjol. Panggung itu semestinya tidak boleh ada. Kemudian, penggunaan mesin genset yang menimbulkan asap, adanya atribut parpol, peserta aksi yang mengijak taman serta sampah berserakan pascaaksi. Sementara itu, berkaitan dengan maraknya atribut partai, terutama Nasdem di lokasi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh siap bertanggungjawab jika dinilai melanggar aturan. ”Barangkali kalau melanggar, kami siap menerima konsekuensinya,” kata Paloh. Sejumlah sorotan memang deras bergulir terkait keberadaan atribut-atribut partai tersebut. Terutama, berkaitan dengan keberadaan kegiatan yang berbarengan dengan momen rutin CFD. Meski demikian, Paloh merasa keberadaan partai dan atributnya tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, menurut dia, peran partai tidak hanya ada di parlemen saja. Melainkan, juga di setiap sendi kehidupan berbangsa. “Apa partai mau duduk-duduk saja, tak boleh itu,” katanya. Dia juga meminta, kegiatan yang dilaksanakan tak selayaknya dihadap-hadapkan dengan kegiatan CFD. Dia mengklaim acara yang ikut digalangnya lebih penting ketimbang CFD. “Apalah artinya CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa ini,” ujarnya. Selama acara, banyak selentingan yang muncul, bahwa parade kebudayaan mewajibkan kehadiran para pegawai negeri sipil (PNS) di dalamnya. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa. Ketua Muslimat NU itu menampik, jika pihaknya telah mengeluarkan imbauan yang ditujukan pada PNS kementeriannya terkait keharusan mengikuti kegiatan tersebut. “Itu jelas fitnah. Surat diedit sedemikian rupa,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya kemarin. Dia menjelaskan, memang ada surat yang dikeluarkan oleh instansinya terkait kegiatan yang dilangsungkan di CFD kemarin. Namun, surat itu bukan untuk kegiatan berbau politik dan lainnya. Kegiatan murni ditujukan dalam rangka menyongsong peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) 2016. “Dengan acara puncak di Palangkaraya yang rencananya mengundang bapak Presiden dan kementerian lembaga terkait,” ungkapnya. Karenanya, undangan ditujukan pada pejabat eselon II di lingkungan direktorat jenderal pemberdayaan sosial. Diharapakan, mereka bisa turut serta mensosialisasikan nilai kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial pada kegiatan strategis. Seperti mobil anti galau yang memang setiap minggunya diikutsertakan dalam kegiatan car free day. (tyo/dyn/bay/mia)
Kategori :