Anggaran Dinkes Indramayu Habis untuk Bayar Utang

INDRAMAYU – Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu pada APBD 2017 memang menembus Rp199,33 miliar. Namun dari angka tersebut, lebih dari setengahnya diperuntukan membayar utang. “Anggaran kita untuk tahun 2017 sebenarnya hanya tersisa sekitar Rp11 miliar, padahal tahun 2016 masih Rp20 miliar. Jadi turun sekitar 40 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan, dr H Dedi Rohendi MARS. Dedi menjelaskan, dalam APBD 2017 pos belanja langsung untuk Dinas Kesehatan memang tercatat Rp199,33 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut memang kelihatannya besar, padahal sesungguhnya lebih banyak untuk membayar utang seperti membayar Kasep (kartu sehat dan pintar), jaminan kesehatan nasional (JKN), dan juga membayar utang operasional puskesmas. Dikatakan, untuk pembayaran Kasep jumlahnya mencapai Rp58 miliar. Kemudian untuk JKN yang bersumber dari dana pusat mencapai Rp65 miliar, dan untuk pembayaran operasional puskesmas (berobat gratis) sebesar Rp24 miliar, dan sisanya hanya sekitar Rp11 miliar yang akan dibagi untuk anggaran kegiatan. Dedi mengakui anggaran Rp11 miliar tersebut masih jauh dari ideal. Karena menurut Undang-undang, besarnya anggaran untuk Dinas Kesehatan minimal 10 persen dari total APBD. “Yang pasti ini masih jauh dari ideal,” tandas Dedi. Sementara anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, H Azun Mauzun mengatakan, pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Indramayu mestinya masih harus menjadi prioritas. Ia juga berharap sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal bisa segera diprioritaskan. Di antaranya pembangunan rumah sakit Krangkeng yang sampai saat ini belum juga kelar. “Harapan kami, pembangunan rumah sakit Krangkeng bisa segera diselesaikan. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indramayu, khususnya bagian timur, bisa lebih optimal,” ujarnya.(oet)