KEJAKSAN – Di tengah kabar gembira diperbolehkannya insentif guru honorer SMA/SMK dianggarkan Pemerintah Kota Cirebon, tenaga pendidik dan kependidikan masih harus bersabar. Pasalnya, insentif Rp300 ribu/bulan yang biasa mereka terima, baru bisa dianggarkan pada APBD-Perubahan 2017 mendatang. “Ya kalo bahasanya tadi sih seperti itu (boleh). Posnya saja yang berubah, masuk ke hibah,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, M Handarujati Kalamullah, kepada Radar, Senin (5/12). Disebutkannya, alokasi hibah untuk guru honorer itu tidak bisa masuk APBD murni. Sebab, posisinya saat ini sudah ketok palu. Namun demikian, Andru –sapaan akrabnya- menanti koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pasalnya, ada persepsi yang harus disamakan. Bila mengacu penjelasan dari Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan menengah mengacu pada UU 23/2014. Artinya, anggaran itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Ya nanti kita akan rapatkan bersama TAPD,” katanya. Anggota Komisi C DPRD, Jafarudin mengapresiasi pemerintah provinsi yang memberikan lampu hijau untuk alokasi insentif tenaga honorer SMA/SMK swasta. “Ini angin segar bagi mereka, tapi harus sabar karena alokasinya di APBD perubahan,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS), Dede Permana SSos mengaku sudah mendapat informasi dari Wakil Ketua DPRD, Dra Hj Eti Herawati. Dede bersyukur, apa yang diperjuangkan tenaga honorer akhirnya mendapat titik terang. “Alhamdulillah, kami bersyukur dan kami mengapresiasi pemkot dan DPRD yang mendengar aspirasi FTHSS,” tukasnya. (abd)
Kategori :