Wilayah Perbatasan Kerja Sama Tanggulangi Bencana

KEJAKSAN - Pemerintah Kota Cirebon melangsungkan penandatanganan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah wilayah perbatasan, Jumat (9/12). Kerja sama tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tergabung dalam kunci bersama yakni Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Banjar, Majalengka serta Kabupaten Pangandaran. Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis mengatakan, kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana ini sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dalam antisipasi pra bencana maupun pasca bencana di wilayah perbatasan. \"Bencana itu bicara soal kemanusiaan, ini otomatis perlu kesadaran dan kekompakan seluruh daerah, seperti di wilayah perbatasan,\" ujar Azis, kepada Radar. Dikatakan Azis, melihat kondisi saat ini apalagi musim hujan, rawan terjadi bencana. Baik itu bencana yang terjadi karena faktor alam maupun diakibatkan oleh aktivitas manusia. \"Dengan kerjasma ini kita harapkan dapat mememinimalisir bencana. Menimalnya, dalam diri kita masing-masing meningkatkan kesadaran itu, bencana sering terjadi maka kita harus mempunyai tanggungjawab dalam penanggulangan bencana secara bersama-sama,\" katanya. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Sarwo Pramono mengatakan, bencana adalah urusan bersama baik antara pemerintah provinsi serta Kabupaten dan Kota. Pihaknya sudah menyediakan stok logistik di seluruh Jawa Tengah, jika sewaktu-waktu ada bencana yang terjadi di luar Jawa Tengah pun pihaknya siap menyalurkan bantuan. \"Urusan bencana itu tidak mengenal wilayah adminitrasi, yang penting nomer 1 nyawa harus diselamatkan,\" katanya. Sarwo menyampaikan, BPBD Jawa Tengah sudah menggelar rapat kerja dan dipimpin langsung gubernur Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut dibahas pemetaan terhadap tanggul kritis, pembukaan 115 posko di seluruh Jawa Tengah dan pengadaan dana siap pakai senilai Rp8,7 milyar dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Rp42 milyar dari Gubernur. \"Sudah tersedia, siap digelontorkan bila memang darurat bencana,\" katanya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan, kesepakatan bersama tersebut sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terkoordinasi dan terorganisir. \"Jawa Barat memiliki wilayah yang paling berpotensi tinggi. Seperti tsunami, angin topan, banjir dan kekeringan. Ini perlu dinatisipasi dengan baik, karena jika tidak akan menimbulkan korban dan kerugian,\" katanya. Dengan kerjasama antar daerah Kunci Bersama di perbatasan ini, pihaknya berharap mampu mengantisipasi bencana dan penaggulangan bencana. \"Sinergitas penanggualangan bencana secara terpadu, sistematik, cepat dan akurat. Baik pra bencana, bencana, dan pasca bencana,\" pungkasnya. (mik)