PKB akan Komunikasi dengan NU

Bentuk Tim Khusus untuk  Menyeleksi Kandidat Cabup SUMBER- DPC PKB Kabupaten Cirebon tak akan gegabah dalam menentukan Cabup atau Cawabup yang akan diusung di 2013 mendatang. Banyak langkah yang harus ditempuh secara matang sehingga calon yang ditetapkan bisa dipilih warga Kabupaten Cirebon. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Drs Zaenal Arifin Waud saat ditemui di ruangan kerjanya di Gedung DPRD, kemarin (30/8). Dikatakan, pihaknya akan membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari perwakilan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz yang akan bekerja melakukan seleksi dan verifikasi track record masing-masing calon. Tak hanya itu, tim khusus ini juga diberi tugas melakukan komunikasi nonformal dengan NU sebagai organisasi yang melahirkan PKB. Menurutnya, pembentukan tim ini merupakan sebuah prosedur yang harus dilalui untuk menentukan sikap politik PKB dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013. Tim akan bekerja guna menelusuri sejumlah nama-nama bakal calon bupati baik yang sudah berkomunikasi dengan PKB maupun NU sebagai organisasi jamaah yang melahirkan PKB sebagai wadah berpolitik kaum nahdliyin. Penelusuran ini wajib dilakukan agar dalam bersikap, PKB tidak salah langkah dan sesuai dengan cita-cita partai. \"Seleksi ini sangat ketat,\" tuturnya. Setelah menempuh proses seleksi secara internal, PKB akan melakukan sebuah komunikasi politik nonformal dengan NU. Artinya, lanjutnya, calon yang akan diusung oleh PKB itu, apakah cocok dengan kriteria yang diajukan oleh NU. Atau sebaliknya, NU sudah mempunyai calon sendiri kemudian dikomunikasikan dengan PKB agar didukung penuh dalam Pemilukada mendatang. \"Artinya, PKB tidak serta merta langsung memutuskan, tapi akan dikomunikasikan terlebih dahulu guna mendengarkan saran dan pendapat NU sebagai pendiri PKB,\" ucapnya. Mekanisme ini dilakukan tidak hanya untuk Kabupaten Cirebon, tapi seluruh Indonesia baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Ini mengaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak terjadi ketidaksingkronan sikap politik antara NU dan PKB karena sebelumnya tidak ada komunikasi yang intens antara anak dan orang tua. \"Kami sebagai anak, layak untuk meminta saran dalam menentukan nasib 5 tahun yang akan datang,\" terangnya. Saat disinggung apakah mekanisme ini bentuk intervensi NU terhadap PKB dalam menentukan sikap politik atau sebaliknya PKB ingin menyeret NU ke dalam ranah politik, secara tegas ia menampiknya. Dia mengatakan mekanisme ini merupakan bentuk komunikasi nonformal antara NU dan PKB yang secara silsilah kekeluargaan merupakan hubungan antara orang tua dan anak. \"Orang tua dan anak harus sejalan agar keutuhan keluarga tetap terjalin dan terjaga,\" tegasnya. Pembaharuan hubungan antara NU dan PKB dalam bidang politik tidak hanya dalam perkara penentuan bakal calon yang pantas didukung. Dalam menghadapi pemilu legislatif pun PKB sudah menyiapkan tempat untuk kader-kader terbaik NU yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. PKB akan merekrut pada calon anggota legislatif berasal dari 3 unsur, yakni unsur internal PKB, NU, dan profesional. \"Komposisinya kader PKB 40 persen, kader NU 40 persen dan kalangan profesional 20 persen,\" ujarnya. PKB akan meminta NU untuk menyiapkan kader terbaiknya sebagai calon wakil rakyat kepada PKB, kemudian masing-masing kader NU akan di sebar ke sejumlah daerah pemilihan bersanding dengan kader PKB dan profesional. \"Mereka akan mempunyai kesempatan yang sama, karena tidak berdasarkan nomor urut,\" bebernya. Terkait komposisi tersebut, di tempat lain Ketua Majelis Musyawarah Cabang (MWC) NU Kecamatan Gunungjati Aflahah cenderung mempertanyakan mekanisme jatah 40 persen PKB terhadap kader NU kepada para Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Cirebon. Pasalnya, jatah untuk berpolitik kader NU yang sudah disediakan oleh PKB sudah disosialisasikan belum kepada seluruh kader NU baik dari tingkat PCNU, MWCNU hingga tingkat Ranting NU. \"Apakah jatah itu hanya untuk pengurus PCNU. PCNU Kabupaten Cirebon harus segera mengambil sikap tentang tawaran yang disampaikan oleh PKB, sehingga apabila ada kader NU yang ingin ikut berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya melalui PKB, bisa menyiapkan diri,” pungkasnya. (jun)