CIREBON - Warga kerap mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kabupaten Cirebon. Selain, pembuatan dengan biaya yang tinggi, prosesnya pun tergolong lama. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan pun dinilai lambat. Demikian disampaikan, anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, Muntakobul Fuad. Dari hasil reses yang dilakukan dapil IV khususnya, kata pria yang akrab disapa kang fuad itu, mayoritas keluhan masyarakat seputar pelayanan adminstrasi kependudukan dan kesehatan. “Untuk pembuatan E-KTP, masyarakat tahunya gratis. Tapi, tetap bayar,” tutur Fuad. Menurut dia, dalam reses akhir tahun ini, banyak permintaan masyarakat supaya para wakil rakyat bisa memfaslitasi pemberdayaan ekonomi. Khususnya di tingkat desa, bisa mengakomodasi perempuan. Hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Dengan pemberdayaan ekonomi sebetulnya mudah untuk dilakukan. Hanya saja kembali lagi pada kemauan kepala desanya sendiri. Artinya, Kepala desa harus sinergi dengan camat kemudian kami sebagai legislator juga akan mengawal dan mendorong, supaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah desa bisa diwujudkan,” imbuhnya. Dia berharap, seluruh aspirasi masyarakat bisa ditampung dan direalisasikan pada program pemerintah daerah kedepannya. “Bagaimanapun juga apa yang menjadi aspirasi warga adalah persoalan yang harus diselesaikan,” ucapnya. Sementara itu, tuan rumah pelaksanaan reses, Solihin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Terbukti masyarakat yang datang melebihi dari undangan yang dibagikan. Bahkan, masyarakat juga aktif menanyakan sejumlah persoalan dan memberikan saran agar anggota dewan lebih memperhatikan konstituennya. “Alhamdulillah acara reses ini berjalan lancar,” singkatnya. (sam)
Kategori :