Banggar DPRD Majalengka Alot Bahas PPAS

MAJALENGKA - Proses pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) yang relatif lancar, ternyata tidak diikuti di proses pembahasan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) yang hingga Senin (19/12) masih cukup alot. Padahal rapat tersebut baru di internal badan anggaran (banggar). Rapat internal banggar tersebut diawali Jumat (16/12) guna membahas dan menginventarisasi ulang daftar permasalahan yang akan dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang juga diprediksi memakan waktu tidak sebentar. Pembahasan PPAS menjadi lebih lama karena sifatnya lebih rinci mengenai pos-pos pendapatan berikut pos belanja, yang menjadi prioritas sementara pemkab dalam menjalankan rumah tangga pemerintahan yang dibiayai APBD di tahun anggaran 2017. “Belum selesai, kemarin (Jumat, red) baru membahas permulaan di sektor pendapatan daerah. Sekarang mau mulai lagi dan nanti di pos sektor belanja daerah pasti lebih alot. Diperkirakan bakal masalah yang tidak sedikit pada pos belanja yang tertuang di PPAS,” ujar Ketua Fraksi PPP, Dede Aif Musoffa. Daftar inventarisir masalah (DIM) yang dibuat banggar sebelum diinventarisasi ulang dalam KUA-PPAS November lalu terdapat lebih dari 50 poin yang dituangkan dan dibahas dua arah bersama TAPD, kemudian tidak tuntas dan dilakukan inventarisasi DIM. Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi apakah pembahasan PPAS di tingkat banggar sudah final atau masih terus berproses. Namun, jika pembahasan PPAS di internal banggar sudah final, indikatornya bisa ditunjukkan dengan mengundang TAPD guna pembahasan dua arah. Sementara Ketua DPRD Tarsono D Mardiana menyebutkan, KUA sebagai struktur konstruksi RAPBD 2017 garis besarnya adalah peningkatan kapasitas akses pariwisata di Majalengka. Dengan meningkatkan kualitas pendukung pembangunan pariwisata yang sifatnya fisik maupun yang fundamental. Secara garis besar dijelaskan pula jika kebijakan umum anggaran mesti berorientasi pada pencapaian target-target pembangunan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sehingga rincian prioritas program yang akan dijalankan masing-masing OPD, harus mengarah pada output dan tujuan arah kebijakan umum anggaran. “Kemarin di KUA garis besarnya fokus pembangunan di sektor pariwisata dan sarana prasarana pendukung, infrastruktur maupun peningkatan kapasistas sumber dayanya. Yang tidak kalah penting adalah arah pencapaian IPM, sehingga prioritas anggaran harus diarahkan ke output sasaran itu,” tegasnya. (azs)