MANTAN Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan setelah diputuskan UN lanjut maka tinggal urusan perbaikan. Dia menjelaskan ada tiga aspek perbaikan UN yang harus dijalankan. Pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis ini meliputi kerahasiaan dan ketepatan waktu. “Ujian kalau tidak rahasia, mau jadi apa,” katanya. Aspek yang kedua adalah upaya memperkecil potensi kecurangan. Bagi Nuh. kejujuran dalam mengejarkan UN itu diharuskan. Namun potensi kecurangan tetap ada, sehingga harus diantisipasi. Nuh juga berharap kualitas soal UN ditingkatkan secara bertahap. Misalnya dengan menambah porsi soal ujian kategori sedang dan sulit. Jika perlu soal ujian yang sesuai standar pengukuran internasional seperti PISA atau TIMSS juga dimasukkan ke dalam paket soal ujian. Selain itu soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN) juga bisa dimasukkan di UN. Dengan demikian hasil UN bisa jadi pertimbangan seleksi mahasiswa baru. Perbaikan ketiga menurut Nuh adalah pemanfaatan hasil UN. Dia lebih sepakat bahwa UN tetap jadi bagian dari penentu kelulusan. Perkara bobotnya susut dari 50 persen jadi 40 persen, dia tak mempermasalahkannya. Urusan siswa menjadi stres, takut, dan sebagainya menurut dia masih wajar. “Jangankan siswa. Orang yang sudah bekerja saja juga mengalami stres,” papar dia. Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah merasa kasihan dengan upaya Mendikbud Muhadjir Effendy. Sebab Muhadjir sudah mengkaji dan mengeluarkan gagasan moratorium UN. Namun karena Presiden Jokowi sudah menetapkan UN dilanjutkan, maka Kemendikbud harus melanjutkannya. Tim ahli Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu berpesan kepada para guru untuk tidak menyambut UN 2017 secara berlebihan. Maksudnya tetap membimbing belajar para siswa secara utuh. “Bakat siswa itu banyak. Guru tidak boleh mengedepankan aspek kognitif saja,” kata dia. Jejen mengingatkan bakat dan minat siswa itu tidak hanya di bidang akademik. Tetapi juga ada yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga, seni, dan budaya. Bakat dan minat seperti itu harus diakomodasi dalam proses pembelajaran dan evaluasi akhir. Kemudian selama proses UN berlangsung, pemerintah harus bisa menjamin terlaksana dengan jujur. Dimulai dari komitmen para guru tidak membantu membuat kunci jawaban untuk siswanya. Lalu orang tua yang mati-matian membeli kunci jawaban, harus distop. Kemudian kepala daerah dan dinas pendidikan tak menekan kepala sekolah supaya tingkat kelulusan 100 persen. “Bercita-cita lulus semua itu baik. Tapi kalau diiringi dengan tekanan dan ancaman mutasi, itu tidak baik,’’ jelasnya. Jejen berharap proses proses pembelajaran dan unas harus dijalankan secara alamian. Tidak boleh ada intervensi politik dalam bentuk apapun. Baginya unas itu murni kegiatan akademis. Terakhir dia juga berpesan pemerintah pusat harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis hasil unas. “Misalnya peningkatan kualitas guru, seperti yang dikatakan Pramono Anung,” katanya. Selain itu juga pembenahan infrastruktur pendidikan. (wan)
Kategori :