2,6 Juta Warga Kabupaten Cirebon, 1.1 Juta Jiwa Masuk Kategori Miskin

CIREBON - Data merupakan masalah terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Karena masalah data, menyebabkan setengah dari jumlah warga Kabupaten Cirebon masuk kategori miskin. Sehingga, fakta inilah yang kemudian menempatkan Kabupaten Cirebon berada di tiga besar peringkat kemiskinan di Jawa Barat. Kabid Balinsos dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Diding Zaenal Abidin mengungkapkan, ada dua hambatan besar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Selain data yang kurang akurat, juga karena tidak ada satu pun organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang khusus menangani kemiskinan. Diding menjelaskan, terkait tidak adanya data akurat tentang kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon, dia mengakui selama ini pihaknya tidak bisa update data per semester. Padahal, data itu bisa jadi berubah tiap bulannya. “Bahkan, data dari basis data terpadu (BDT) tahun 2015 dari BPS saja kami belum menerima,” ucap Diding. Terkait tidak adanya SKPD khusus yang menangani kemiskinan, pihaknya ingin melibatkan SKPD terkait lainnya dalam pengentasan kemiskinan. Selama ini, soal data kemiskinan hanya dibebankan kepada Dinas Sosial. Padahal, semua SKPD terkait harus bersama-sama melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Karena memang di Dinsos juga, saat ini tidak ada yang secara khusus dalam penanganan kemiskinan. “Adanya nanti pada tahun 2017, SOTK yang baru itu, Dinsos punya Bidang Penanganan Fakir miskin,\" ujarnya. Diding mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, setengah dari jumlah total warga Kabupaten Cirebon tergolong miskin. Kalau merujuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada sekitar 1.181.517 jiwa warga yang berhak mendapatkannya. Sedangkan warga Kabupaten Cirebon totalnya sekitar 2,6 juta jiwa. Sejauh ini, menurut Diding, sudah sering kali menyelenggarakan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti pelatihan pengetahuan dan keterampilan, Usaha Ekonomi Produktif. Ada juga program Keluarga Harapan dari pusat dan kelompok usaha bersama. Sedangkan dari sektor pangan ada juga pembagian raskin setiap bulan. Senada, Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang juga mengakui, penanggulangan kemiskinan terhambat data yang tidak akurat. Karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan adalah fokus memperbaiki data. “Kita akan kumpulkan semua OPD terkait dan juga penyuplai data warga di kabupaten Cirebon. Misal kita kumpulkan semua datanya di Dinsos untuk disinkronkan,” bebernya. Setelah berhasil dikumpulkan dari berbagai OPD atau instansi lainnya seperti BPS, maka pihaknya akan menindaklanjuti dengan perencanaan program terpadu pengentasan kemiskinan. Dengan catatan, harus melibatkan berbagai OPD yang ada. Misalnya yang butuh bantuan rumah tidak layak huni berapa? Maka nanti bisa dari Dinsos. Atau misalnya ada warga miskin yang butuh pengobatan, maka bisa ke Dinkes. Begitu pun kalau ada hambatan dalam pendidikan bagi warga miskin, bisa melalui Disdik. Atau akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja. Sehingga semua program pengentasan kemiskinan akan terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2017, pihaknya akan sering melakukan rapat koordinasi lintas OPD di Kabupaten Cirebon dalam pengentasan kemiskinan. “Tahun depan akan kita rutinkan rapat koordinasi (rakor) lintas OPD,” pungkasnya. (den)