Sekda Ikut Kaget Jumlah Pegawai Damkar Membengkak

PEMERINTAH Kota Cirebon kebakaran jenggot dengan skandal di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang kini berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Membengkaknya anggaran untuk honor Bantuan Sukarelawan Kebakaran (Balakar), membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana melakukan rasionalisasi. “Itu saya kaget, kok bisa bengkak gitu? Tapi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sepakat anggarannya dikurangi. TAPD sepakat efisiensi anggaran,” tegas Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi, kepada Radar, Jumat (30/12). Menurutnya, rasionalisasi ini langkah yang tepat. Banyaknya personel damkar bukan jaminan mereka bertugas dan bisa diandalkan. Sebab, petugas damkar butuh skill dan dibekali keterampilan penggunaan alat. “Nggak cuma asal bisa nyemprot, personelnya banyak tapi asal nyemprot ya percuma juga,” selorohnya. Sekda mengakui sudah melakukan evaluasi. Meski membutuhkan tambahan personel, tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti yang sekarang ada. Rasionalisasi itu sudah disepakati dan detilnya dibahas TAPD. Di tempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD, Dani Mardani SH MH meminta pemerintah kota menghitung ulang kebutuhan petugas pemadam kebakaran yang berasal dari sukarelawan. Dari hitungan itu bisa diketahui proporsi sebenarnya. “Saya sangat setuju ada rasionalisasi jumlah balakar,” katanya. Dani curiga, jangan-jangan jumlah balakar yang dibutuhkan tak sampai 150 orang. Sebab, rasionalisasi itu bukan hanya menghitung jumlah armada dengan personel. Tetapi juga menghitung beban kerja, luas wilayah yang di-cover sampai dengan frekuensi terjadinya kebakaran. (abd)