Ciayumajakuning Belum Siap Gelar UNBK

BANYAK daerah menolak rencana pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh sekolah pada tahun ini. Rencana ini dinilai tidak tepat. Pasalnya kondisi di daerah dipastikan banyak sekali sekolah yang belum siap dengan sarana dan prasarananya. Kalaupun harus numpang ke sekolah lain saat UNBK, juga dinilai akan menambah persoalan baru. “Kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mau memaksakan UNBK bagi seluruh sekolah, saya kira tidak tepat. Berarti pak menteri tidak memahami problematika pendidikan di daerah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu DR HM Ali Hasan MPd melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP DR A Sudalim Gymnastiar MPd, Rabu (4/1). Sudalim mengatakan, sangat tidak mungkin kalau UNBK dilaksanakan di seluruh sekolah. Terkecuali Menteri Pendidikan mau membantu sarana dan prasarana UNBK bagi semua sekolah. Lagipula, untuk saat ini pendidikan setingkat SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi seandainya siswa SMP mau numpang UNBK di SMA/SMK, tentunya koordinasinya juga akan sulit karena harus ke provinsi. Sementara darisisi sarana prasarana, tuturnya, prosentase sekolah di kabupaten Indramayu yang sudah siap melaksanakan UNBK masih sangat kecil. Sebagai gambaran, pada tahun 2016 lalu, dari 42 SMA penyelenggara Ujian Nasional (UN), ternyata baru 3 sekolah yang melaksanakan UNBK. Kemudian untuk MA, dari 29 sekolah penyelenggara bari 1 sekolah yang melaksanakan UNBK. Kemudian untuk SMK, dari 90 sekolah penyelanggara ada 18 yang melakukan UNBK. Sementara untuk SMP justru lebih parah, karena dari 150 sekolah penyelenggara, belum ada satupun yang menggelar UNBK. Justru untuk MTs sudah ada 1 sekolah yang menggelar UNBK dari 81 sekolah. ”Jadi kalau melihat kesiapan sarana dan prasarana, jumlah sekolah yang sudah siap menggelar UNBK sangat kecil. Hal ini tentunya akan menimbulkan persoalan kalau semua dipaksanakan untuk melaksanakan UNBK,” tandas Sudalim. Sudalim juga mengapresiasi dengan masih digelarnya ujian nasional (UN) untuk mengukur standar kualitas pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan UNBK, namun hendaknya jangan terburu-buru semua siswa harus mengikuti UNBK pada tahun ini. Diakui, persiapan UNBK menjadi salah satu prioritas yang dilakukan sekolah setingkat SMA/SMK sederajat. Namun, dengan kebijakan sekolah setingkat SMA sederajat beralih menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon tidak lagi mengurusi hal tersebut. Meskipun koordinasi tetap dilakukan, namun, kewenangan sudah berada di provinsi. Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Guru (TPG) Dinas Pendidikan Kota Cirebon Dra Hj Sri Wahyuning Hadi MSi mengatakan pihaknya sudah tidak lagi menangani sekolah setingkat SMA sederajat sejak tanggal 1 Januari 2017. “Saat ini kewenangan SMA sederajat di Kota Cirebon sudah beralih sepenuhnya ke provinsi,” ucapnya kepada Radar, Rabu (4/1). Meskipun pekan lalu perempuan yang akrab disapa Yuni itu masih menjabat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik yang menangani SMA sederajat di Kota Cirebon, sejak 1 Januari 2017 hal itu berubah. Ketua MKKS SMA/SMK Negeri Kota Cirebon Dr H Suroso MPd mengatakan persiapan UNBK sudah dilakukan sejak lama oleh sekolah. Namun, tidak semua sekolah dapat menerapkan UNBK secara penuh. Pria yang juga Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Cirebon itu menjelaskan, beberapa kendala UNBK dihadapi sekolah. Terutama ketersediaan komputer. “Untuk SMAN 4 sudah siap. Sarana prasarana sudah ada. Beberapa sekolah negeri lain juga siap,” ucapnya, kemarin. Hanya saja, untuk UNBK SMA sederajat di Kota Cirebon, masih ada sekolah negeri yang belum siap sepenuhnya. Kendala kekurangan komputer menjadi salah satu yang dikeluhkan. Kondisi serupa dipastikan pasti terjadi juga di Majalengka dan Kuningan. (oet/ysf)