Sudah 13% Sekolah Daftar Pelaksana UNBK

JAKARTA- Rencana Kemendikbud memaksimalkan penggunaan komputer di sekolah untuk ujian nasional (UN) dinilai harus realistis. Apalagi tanpa ada sekolah yang menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Pasalnya sampai sekarang, jumlah sekolah yang menyatakan siap dan telah mendaftar jadi penyelenggaran UNBK belum seberapa. Jika diakumulasi secara keseluruhan, sekolah yang sudah siap dan telah mendaftar jadi pelaksana UNBK ada 12.023 unit sekolah. Jumlah ini setara dengan 13 persen populasi sekolah penyelenggaran UN yang mencapai 97.645 unit sekolah. Tingkat kesiapan sekolah menjadi pelaksana UNBK di jenjang SMP/MTs paling minim. Dari total 60.063 unit, yang sudah mendaftar jadi pelaksana UNBK ada 3.216 unit (5,35 persen). Tingkat kesiapan UNBK paling tinggi ada di kelompok SMK. Dari total 11.919 unit SMK pelaksana unas, yang sudah mendaftar UNBK ada 5.268 unit (44,19 persen). Sementara itu dari 25.663 unit SMA/MA penyelenggaran unas, yang sudah mendaftar jadi pelaksana UNBK ada 3.539 unit (13,79 persen). Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan UNBK dilaksanakan dengan sistem resource sharing (berbagi sumber daya). Sehingga melihat kesiapan pelaksanaan UNBK tidak sebatas melihat jumlah sekolah yang telah siap dan mendaftar jadi pelaksana UNBK saja. Dia menjelaskan sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK, dapat menumpang ke sekolah penyelenggaran UNBK terdekat. Dengab sistem berbagi sumber daya itu, Nizam optimisi target UNBK semaksimal mungkin bisa terlaksana. Dia menegaskan yang menjadi fokus dalam UNBK itu adalah, siswanya terlayani ujian berbasis komputer. \"Apalagi umumnya sekolah yang siap UNBK itu jumlah siswanya besar-besar,\" tutur Nizam kemarin (5/1). Guru besar fakultas teknik UGM Jogjakarta itu menuturkan, angka sekolah yang mendaftar UNBK masih berpotensi terus bergerak. Dia menjelaskan Kemendikbud akan menetapkan secara final jumlah sekolah yang jadi penyelenggara UNBK pada 15 Januari nanti. Sekaligus juga menetapkan sekolah mana akan menumpang UNBK di mana. \"Nanti masing-masing provinsi akan menyampaikan ke daerah masing-masing,\" jelasnya. Kepala Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Erika Budiarti Laconi mengatakan, teknis pelaksanaan Unas 2017 akan diatur dalam prosedur operasional standar (POS) Unas 2017. Rencananya POS Unas 2017 akan disahkan dalam rapat pleno 9-10 Januari. \"Termasuk teknis sekolah yang akan menumpang UNBK di sekolah lain. Idealnya jaraknya masih di radius 5 km,\" jelasnya. Erika mengatakan penerbitan POS Unas 2017 sedikit molor dibanding untuk unas tahun lalu. Dia mengatakan POS Unas 2016 terbit pada 22 Desember 2015. Dia beralasan tahun ini BSNP harus menunggu keputusan final polemik apakah Unas 2017 dilanjutkan atau dimoratorium. Setelah ada keputusan Unas 2017 dilanjutkan, BSNP baru mengebut pembahasan POS Unas 2017. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan Kemendikbud sah-sah saja melakukan UNBK di banyak sekolah. Tetapi tetap harus melihat kondisi di sekolah. Dia mengatakan Kemendikbud boleh saja agak memaksa sekolah untuk melaksanakan UNBK, tetapi beberapa tahun lagi. \"Misalnya nanti pada 2020, setelah infrastruktur pendidikan diantaranya komputer sudah meluas,\" jelasnya. Ferdiansyah juga mengingatkan supaya Kemendikbud tidak menyerahkan penuh pemantauan persiapan UNBK kepada dinas pendidikan. Menurutnya Kemendikbud juga harus memantau langsung apakah unit komputer, jaringan internet, listrik, dan persiapan teknisi di sekolah. Tujuannya mencegah potensi masalah saat UNBK berlangsung. Peneliti Kebijakan Pendidikan Jejen Musfah menuturkan penggunaan komputer dalam ujian nasional bisa menekan angka ketidakjujuran di kalangan siswa. Sebab, soal ujian bisa berbeda dari satu siswa dengan yang lain. Penggunaan komputer juga memungkinkan ujian tidak perlu dipaksakan serentak. ”Ujiannya bisa beberapa gelombang. Tidak masalah karena soal berbeda tapi bobotnya sama,” ujar Jejen. Tapi, ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bukan tanpa persoalan. Dia mencatat masalah seringkali berkaitan dengan teknis penyelenggaraan. Seperti listrik yang mati, kemampuan teknisi, hingga kemampuan sekolah menyediakan perangkat komputer. ”Tiap tahun masalahnya selalu sama  itu mempengaruhi kualitas UNBK,” imbuh dia. Selain itu, masalah yang harus dipecahkan adalah soal penentu kelulusan. Dulu, saat hasil unas dipergunakan sebagai penentu utama kelulusan maka semua cara dipergunakan agar siswa bisa lulus. Cara-cara yang kurang baik pun dilakukan untuk meluluskan siswa. Yang terlibat bukan hanya siswa, bisa guru, orang tua, hingga sekolah. ”Sekarang porsi terbesarnya nilai raport. Maka, nilai rapor sekarang dinaikan begitu rupa agar siswanya lulus,” ujar akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Jejen mengungkapkan program penelitian indeks integritas siswa dan sekolah perlu tetap diadakan. Sebab, itu akan menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan kualitas pendidikan siswa. ”Jangan sampai karakter yang ditanamkan tiga tahun hanya rusak dalam tiga hari ujian,” terang dia. (wan/jun)