CIREBON - Sejumlah anggota bantuan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) meminta Pemerintah Kota Cirebon bersikap atas persoalan yang terjadi. Mereka merasa jadi korban oknum yang memanfaatkan rekrutmen Balakar di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBD/Dinas Pemadam Kebakaran). “Kami butuh solusi, uang kami bagaimana? Nasib kami bagaimana? Kami datang kesini buat kerja, eh jadinya kok gini,” ujar salah seorang balakar, kepada Radar Cirebon. Menurutnya, Balakar tidak pernah tahu bahwa rekrutmen yang dilakukan ternyata tidak dilandasi dasar hukum yang tepat. Ada oknum yang datang dan menawarkan untuk bekerja kemudian mensyaratkan sejumlah uang untuk bisa ikut bekerja. “Tawarannya kan jadi PNS, siapa yang enggak mau?” tanya dia. Di tempat terpisah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyadi mengaku kaget dengan persoalan Balakar. Menurutnya, rekrutmen ini perlu diluruskan, karena damkar tidak merekrut honorer, melainkan sukarelawan. “Aturannya tidak memperbolehkan perekrutan tenaga honorer. Kalaupun boleh, itu buat tenaga kebersihan, tenaga pengamanan kantor melalui perusahaan outsourcing,” tutur Agus, yang ditemui usai rapat dengan walikota. Agus mengaku baru tahu ada perekrutan balakar di damkar dari media masa. Rekrutmen ini membuat pemerintah kota kaget. Karena angkanya ratusan orang. “Saya tahunya malah dari media masa, selama ini malah tidak tahu,” ungkap mantan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Gunung Jati tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Mul ini juga menegaskan, pengadaan balakar tidak menggunakan SK Walikota. Walikota tidak diperbolehkan menerbitkan SK. Kalaupun Balakar ada SK-nya, itu pun yang menerbitkan kepala OPD. “Walikota tidak boleh menerbitkan SK untuk mereka,” tegasnya. (abd)
Kategori :