Peduli UMKM, 3 Gubernur Terima Penghargaan

JAKARTA – Industri jasa keuangan didorong untuk lebih memperhatikan masyarakat kecil. Khususnya untuk penyaluran kredit pada usaha kecil yang produktif bagi petani dan nelayan. Tidak hanya mengincar masyarakat berpenghasilan tinggi. Presiden Joko Widodo menuturkan peran aktif membantu masyarakat kecil itu juga bisa diambil oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dibawah pemerintah daerah. Dia menginginkan agar BPD lebih mendorong pemberian bantuan untuk kegiatan produktif yang bisa menggerakan ekonomi. Bukan sekadar bantuan sosial yang malah tidak produktif. “Saya sangat menghargai apa yang telat dibuat oleh Jatim, Sulsel dan Jateng yang betul-betul arahnya kepada yang kecil-kecil,” ujar Jokowi dalam pertemuan awal tahun dengan para pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, kemarin (13/1). Pada pertemuan tersebut tiga provinsi itu mendapatkan penghargaan kategori penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari Otoritas Jasa Keuangan. Jatim dibawah Gubernur Soekarwo dinilai sukses menyalurkan kredit pertanian berbunga rendah, hingga mengedukasi literasi keuangan bagi perajin dan pedagang kaki lima. Jateng dianggap berhasil mengembangkan pembiayaan mikro Mitra 25 untuk UMKM dan pemula. Sementara Sulsel diakui mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan menggratiskan seribu sertifikat tanah. Provinsi tersebut juga memngembangkan seribu wirausaha berbasis desa dan kelurahan. Jokowi juga meminta industri jasa keuangan tidak takut memberikan kredit pada masyarakat kecil. Jangan sampai para petani atau nelayan itu terjerembab utang di tangan rentenir karena bunga tinggi. Padahal ada bank yang memberikan bunga kredit sembilan persen. “Jangan semangatnya kalo urus yang gede-gede. Saya seneng yang gede berkembang tapi saya lebih seneng kalo yang kecil ikut berkembang,” kata Jokowi. Tapi dia juga meminta untuk berhati-hati dalam penyaluran kredit agar kredit macet tidak bertambah. “Angka NPL (non performing loan) kita juga masih pada 3,18%. Syukur bisa diturunkan,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menuturkan pengembangan kredit untuk masyarakat kecil itu sudah dibangun bisnis modelnya. Tapi tergantung dengan kementerian dan instansi terkait. Seperti kredit untuk sektor perdagangan bisa diberikan langsung. Sedangkan pertanian harus nunggu tanamannya tumbuh dan panen. “Kita juga sedang bangun juga semacam ekosistem yang melibatkan misalnya pihak-pihak pemerintah,” ujar dia. Dia menuturkan pada tahun lalu angka pertumbuhan kredit tumbuh diangka 8-9 persen. Sedangkan pada tahun ini, target pertumbuhan angka kredit bisa tembus 12 persen. ”Itung-itungan kita range nya antara 9-12 atau 9-13. Jadi saya pikir potensi untuk double digit itu cukup besar,” tambah Muliaman. Dia menilai tantangan yang dihadapi BPD dalam pemberian kredit mengadapi banyak tantangan. Seperti mayoritas pemberian kredit BPD hanya untuk sektor konsumtif. Padahal semestinya kredit itu ditujukan untuk membiayai sektor yang lebih produktif. “Dalam beberapa hal itu terkait dengan kemampuan SDM, jadi banyak yang harus kita kerjakan. Makanya kita minta komitmen bapak-bapak gubernur, kepala daerah untuk memperbaiki bersama sama kita di OJK,” ujar dia. (jun)