Kementerian Pertahanan Harus Perkuat Unit Cyber

JAKARTA - Pemerintah diminta tak hanya fokus pada rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN), namun hal itu harus juga dibarengi dengan penguatan unit cyber di lembaga pertahanan lainnya yang selama ini sudah terbentuk. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, serangan cyber saat ini sangatlah banyak dari mana pun. Namun untuk mengantisipasi masalah tersebut Indonesia saat ini telah memiliki unit Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelejen Nasional (BIN), dan Cyber Security di tubuh Polri. ”Perlu penguatan juga di BIN, kepolisian dan Kementerian Pertahanan. Semua unit cyber itu menjadi sangat penting untuk menangkal potensi serangan cyber yang marak belakangan ini, termasuk serangan yang mengganggu aspek pertahanan dan keamanan nasional, serta serangan yang berpotensi merusak ketertiban umum,” kata Bambang dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (15/1). Politisi asal Partai Partai Golkar ini menilai tantangan semakin hari semakin banyak dan tereskalasi. Dirinya menjelaskan, eskalasi tantangan itu bisa dilihat dari keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol pertahanan cyber Amerika Serikat (AS). Di mana, Badan-badan intelijen AS yang terkenal seperti CIA (Central  Intelligence Agency) dan FBI (Federal Bureau of Investigation) sudah membuat pengakuan terbuka bahwa jaringan agen rahasia Rusia berhasil membobol pertahanan mereka. ”Melalui serangan cyber, Rusia mampu mengintervensi pemilihan Presiden AS, November 2016, dan sukses membantu kemenangan calon dari Partai Republik Donald Trump. Pembobolan pertahanan cyber AS oleh Rusia itu tidak hanya membuat malu CIA dan FBI, tetapi juga membangun rasa cemas di AS. Komunitas agen rahasia AS dalam FBI maupun CIA kini mencemaskan masa depan keamanan nasional negeri itu,” imbuhnya. Ketua Pemenangan Badan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa Tengah ini berharap pemerintah setelah melihat pengalaman buruk AS pemerintah Indonesia dapat menjadikan pelajaran terkait serangan intelijen asing. ”Presiden RI, Ibu negara, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara pernah menjadi target penyadapan oleh para agen rahasia Defence Signals Directorate Australia. Selama 15 hari sepanjang bulan Agustus 2009, intelijen Australia menyadap kegiatan Presiden RI melalui telepon genggam,” tuturnya. Pemaparan serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari merespons positif rencana pembentukan Badan Cyber Nasional oleh pemerintah. Hal ini karena kejahatan bidang cyber dan pemberitaan hoax juga semakin meningkat. ”Saya kira pembentukan BCN baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah,” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (15/1). Namun politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini mengaku belum mendapatkan informasi rinci soal BSN tersebut kepada kementerian terkait dalam rapat kerja bersama. ”Kita lihat saja nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab,” tandas Politisi PKS itu. (dil)