Pemkab Cirebon Harus Penuhi Hak Warga Sekitar TPA Gunung Santri

CIREBON - Aksi penolakan warga sekitar TPA Gunung Santri di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan dianggap wajar oleh Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Sebab, selama ini pemerintah daerah dinilai tidak pernah memperhatikan warga sekitar dengan keberadaan TPA Gunung Santri. “Agar masyarakat tidak dibuat kecewa lagi oleh pemkab, maka perlu ada MoU antara pemkab dengan masyarakat sekitar TPA Gunung Santri. Artinya, komitmen itu harus ada dari pemangku kebijakan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Sofwan ST kepada Radar, Kamis (19/1). Menurutnya, aksi penolakan warga sekitar dengan dibukanya kembali TPA Gunung Santri walaupun bersifat sementara harus menjadi bahan pembelajaran agar pemkab lebih memperhatikan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan. “Jika masyarakat di sekitar TPA Gunung Santri terkena imbas dengan keberadaan TPA Gunung Santri. Tapi, ketika hak-hak mereka terpenuhi, tentunya masyarakat pun tidak akan protes jika lokasi tersebut tetap dijadikan TPA,” jelasnya. Pria yang akrab disapa Opang itu menyampaikan, terkait perhatian untuk masyarakat di sekitar TPA, pihaknya selalu mengingatkan kepada pemkab melalui dinas terkait agar memberikan fasilitas yang baik. Hal itu juga disampaikan dalam kesempatan kunjungan beberapa waktu lalu ke lokasi yang direncanakan jadi TPA di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang. Contohnya, jalan diperbaiki, penerangan jalan umum (PJU), kesehatan serta pendidikan bagi masyarakat sekitar. “Begitu pun seharusnya dilakukan pemerintah kepada masyarakat di sekitar TPA Gunung Santri, harus memberikan yang maksimal untuk warga sekitar. Tapi memang kemungkinan ada miskomunikasi masyarakat dengan pemerintah ini,” paparnya. Karena itu, Opang pun menyarankan agar pemerintah daerah turun ke masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian, pemda pun harus mendengar dan memenuhi hal-hal yang selama ini masayarakat sekitar TPA Gunung Santri keluhkan. “Saya yakin, masyarakat akan luluh dan mengerti karena kepentingan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon luas, kalau pemerintah daerah bisa memenuhi keinginan warga,” imbuhnya. Meski demikian, politisi Partai Gerindra itu meminta agar tak hanya pemerintah daerah saja yang memberikan perhatian. Namun masyarakat pun seharusnya menerima dan mengerti dengan melihat kondisi di daerahnya yang sudah darurat sampah ini. Sebab, bagaimana pun masyarakatlah yang memproduksi sampah. “Jadi kita juga meminta kelegowoan masyarakat. Kenapa? Ya jangan teriak sampah menumpuk kalau TPA-nya saja mereka tutup. Maka harus ada kelegowoan dari semua orang, baik dari pemerintah maupun masyarakat,” pungkasnya. (sam)