Warga WTC Ancam Luruk Dinkes

Hj Endang : Kita Sudah Upayakan Operasi di RS Waled BABAKAN - Warga Wilayah Timur Cirebon (WTC) mengancam akan meluruk kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon terkait ditolaknya penderita post colostomy ac atresia ani (penyakit tanpa anus), Lukman Halim Sudrajat. Beberapa LSM dan tokoh masyarakat menilai, apa yang dilakukan Dinkes tidak pantas menolak pasien yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan alasan kehabisan anggaran. \"Anggaran di Pemkab Cirebon itu begitu besar. Pemkab harus mampu menyisihkan dana kemanusiaan dari APBD untuk Lukman. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kepentingan yang bersifat politis. APBD tak akan efektif jika ada rakyat kecil berteriak meminta kesembuhan,\" tutur Adang Juhandi, tokoh masyarakat WTC kepada Radar, Selasa (18/9). Dia menegaskan, sangat memprihatinkan ketika masyarakat kecil memerlukan bantuan pemerintah tapi berdalih tidak ada anggaran. Untuk itu, lanjut dia, tokoh masyarakat WTC mempertanyakan penggunaan anggaran SKTM bagi warga miskin. \"Saya kira tidak adanya anggaran, hanya sebuah alasan saja. Masih ada pos anggaran lain yang bisa dialokasikan. Pemkab Cirebon harus punya solusi dan responsif terhadap masyarakat kecil. Kalau sudah begini, masyarakat mempertanyakan kinerja dari jajaran kabinet bupati Cirebon,\" terangnya. Adang yang juga Ketua LSM Jaring Masyarakat Cirebon berjanji akan menyambangi kantor Dinkes Kabupaten Cirebon bersama tokoh masyarakat lainnya. \"Insya Allah Kamis besok (20/9) kita akan pergi ke Sumber untuk mempertanyakan penolakan Lukman. Kalau sudah begini, berarti masyarakat kecil dilarang sakit,\" ancamnya. Dia menambahkan, jangan sampai kejadian serupa menimpa warga di Kecamatan Waled. Hingga kini, warga tersebut belum juga tersentuh. \"Untuk itu, kita akan kawal Lukman hingga bisa dioperasi,\" tuturnya. Sementara itu, ancaman meluruk kantor Dinkes Kabupaten Cirebon juga diungkapkan Ketua LSM Merah-Putih, Dedi Sumantri. Kepada Radar, dirinya menyatakan bahwa Dinkes selaku kepanjangan tangan bupati dan pemerintah pusat harusnya punya hati nurani dengan memberikan pengobatan kepada Lukman. \"Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada Lukman. Apalagi Lukman sudah masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah,\" terangnya. Pria berambut gondrong ini tetap akan mengawal Lukman hingga bisa dioperasi. \"Pemerintah tidak usah memandang ras, suku, atau agama. Sesuai undang-undang, warga kecil berhak mendapatkan fasilitas kesehatan karena dia adalah sama-sama warga negara Indonesia,\" ucapnya. Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Endang Susilowati MKes mengatakan pihak RSUD Waled sudah melakukan upaya operasi hingga ketiga kalinya. \"Kita sudah melakukan upaya, anak itu lahir di RS Waled dan tidak punya anus, dan sudah pernah diopersi hingga kedua atau ketiga kalinya,\"ujarnya. Lebih lanjut, operasi selanjutnya itu harus melalui proses tergantung dari usia anak tersebut. \"Sudah ada rujukan ke RS Gunungjati, disana sudah ada alat dan dokter bedah anak, jadi di Gunungjati juga bisa. Namun jika di RS Gunungjati tidak sanggup maka kita akan memfasilitasi untuk rujukan ke Bandung, jadi semuanya sedang diproses,\"bebernya. (mid/via)