AS di Tangan Trump, Pemerintah Optimistis Indonesia Tetap Stabil

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo optimistis bahwa Indonesia tidak akan diberikan sanksi dagang dari AS. Hal itu disebabkan tudingan yang dilakukan Trump kepada negara-negara yang dianggap memanipulasi nilai tukar agar membuat posisi mereka lebih kompetitif. Adapun BI mencatat, nilai tukar rupiah sepanjang tahun lalu menguat sebesar 2,3 persen terhadap dolar AS. Kinerja nilai tukar tersebut terbilang baik jika dibanding nilai tukar negara-negara berkembang lain yang banyak tertekan terhadap dolar AS. \"Kalau dilihat perdagangan negara lain banyak yang dituduh manipulasi currency agar kompetitif, saya yakin Indonesia tidak,\" ujarnya. Hal itu berkorelasi pada tuduhan yang dilakukan Trump kepada Tiongkok beberapa waktu lalu yang ditudingnya melakukan manipulasi nilai tukar mata uang yuan agar tetap murah dan menguntungkan bagi perdagangannya. Trump juga berencana akan membatasi impor dari Tiongkok. Namun, Departemen Keuangan AS mematahkan tuduhan dari Trump. Depkeu AS juga menyebut bahwa meskipun yuan telah jatuh dalam satu tahun terakhir, penurunan tersebut didorong oleh tekanan pasar. Mereka juga membenarkan bahwa yuan atau RMB bisa jatuh lebih dari level yang sebelumnya dan tidak ada tindakan dari pemerintah Tiongkok untuk mengatasinya. Agus melanjutkan, meski yakin posisi Indonesia tetap stabil dan terjaga, namun sikap proteksionisme masih bisa ditunjukkan oleh kebijakan Trump. Oleh sebab itu, harus ada kesiapan apabila sewaktu-waktu Trump memutuskan hubungan perdagangan dengan negara-negara yang dianggap merugikan AS. Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam hal perdagangan, pemerintah Indonesia perlu bersiap mencari pasar baru. \"Kami antisipasi AS akan lebih proteksionis. Bagi Indonesia, karena ekspor ke AS sampai USD 15 miliar maka perlu siap buka pasar baru atau persiapkan diri dengan kebijakan yang akan diambil AS,\" katanya. Kini, bank sentral terus fokus pada pantauan kebijakan fiskal Trump yang diprediksi akan lebih ekspansif, termasuk di dalamnya adalah potensi penurunan besaran pajak dan penciptaan sumber-sumber pembiayaan. (bil/dee)