JAKARTA- Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan diri terhadap dampak lain dari kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satunya kemungkinan pengungsi dari Timur Tengah yang akan singgah ke Indonesia dengan tujuan akhir Australia. Selama ini Indonesia cukup terbuka dengan para pengungsi. Sudah ada banyak pengalaman arus pengungsi yang mendarat di Indonesia. Misalnya para pencari suaka dari Timur Tengah dan Afrika. Biasanya mereka hendak menuju Australia untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi, para pengungsi itu kerap tersesat dan kapalnya karam di perairan Indonesia. “Pengalaman yang ada kan kita terima semua. Apakah Rohingnya dari Afganistan kan menerima,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Pemerintah sejatinya sudah punya teknis penanganan pengungsi yang diatur dalam Eraturan Presiden (Perpres) 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Perpres itu mengatur koordinasi hingga penyelamatan pengungsi dalam kondisi darutat. Pada perpres itu disebutkan pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat akan dipindahkan ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam. Lantas mereka akan dibawa ke pelabuhan atau daratan terdekat bila kondisinya terancam. Selain itu, pengungsi itu akan ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Lebih lanjut, JK menuturkan bahwa kebijakan Trump yang melarang kedatangan warga tujuh negara mayoritas muslim itu justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut Amerika. Lantaran, orang-orang Amerika itu dulu bukan penduduk asli. “Orang Amerika itu asalnya para imigran. Nilai itu mereka pertahankan,” ujar JK. Tujuh negara yang masuk larangan itu adalah Iran, Iraq, Libya, Somalia, Yaman, Syria, dan Sudan. Menurut JK, kebijakan Trump itu secara tidak langsung juga akan berdampak pada Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Lantaran indonesia tidak termasuk dari tujuh negara yang dilarang itu. “Tapi bisa juga menambahkan kecurigaan khususnya untuk yang Islam kan. Jadi punya efek tidak langsung, yang kena justru amerika itu sendiri,” jelas dia. Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) belum akan mengambil sikap resmi. Tapi, JK memberikan isyarat kalau kebijakan Trump itu memang kontroversial dan rawan ditentang banyak pihak. “Jangankan kita rakyat Amerika sendiri tidak setuju apalagi kita orang yang datang,” imbuh JK. Setelah dilantik pada 20 Januari lalu, Trump mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengundang kontroversi. Sebelum membuat executive order (EO) perihal larangan imigran dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim, Trump juga memutuskan keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP). Yakni, perjanjian perdagangan yang melibatkan Amerika Serikat dengan negara kawasan pasifik. Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi menuturkan dampak kebijakan Trump itu memang akan berimbas pada Indonesia meskipun tidak langsung. Di sektor perdagangan misalnya dampak itu akan merembet dulu ke Tiongkok. Dari Tiongkok akan berdampak membanjirnya barang-barang mereka ke Indonesia. Nah seluruh kebijakan Trump itu akan bisa dilihat lebih utuh dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan berikutnya. (jun)
Kategori :