Oknum DPRD Dituding Terlibat Ijon Proyek, Nih Modusnya

CIREBON – Tudingan sejumlah anggota DPRD mengijon proyek di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) terus mendapat sorotan tajam. Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi), Edi Mulyana ST MT menilai, belakangan ini persaingan untuk lelang dan penunjukkan langsung sudah tidak sehat. “Menurut saya, ini perseteruannya antara broker jakon (jasa konstruksi) dan broker dewan,” ujar Edi, Jumat (7/4). Dia menilai, demo yang dilakukan masyarakat ke gedung dewan mestinya ditindaklanjuti. Apalagi, anggota DPRD pengijon proyek itu datanya sudah diketahui dan pejabat DPUPR juga mengeluarkan keterangan yang menguatkan. “Mestinya cukup untuk jadi bahan laporan. Kalau demo begitu ya sama saja broker ketemu broker,” sindirnya. Sebagai praktisi jasa konstruksi, Edi paham betul modus penguasaan proyek ini. Dimulai dari pengawalan anggaran, hingga akhirnya bagi-bagi jatah. Biasanya, pekerjaan yang diijon ini nilainya di bawah Rp200 juta, karena bisa penunjukkan langsung tanpa harus lelang. “Ini yang bikin iklim proyek sudah tidak sehat. Proyek-proyeknya diijon sama wakil rakyat,” katanya. Akademisi Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC) ini mengaku menerima pengaduan atas persoalan ini. Untuk mengijon proyek, wakil rakyat ataupun broker tidak bergerak sendiri. Tetap orang dalam DPUPR terlibat. Minimal broker harus bayar 10-15 persen untuk dapat proyek. “Orang DPUPR juga main, karena pekerjaan yang sudah diijon itu disubkan ke oknum-oknum PNS DPUPR. Yang garap wong PU, sing ngawasi wong PU sing nerima wong PU,” bebernya. Edi mensinyalir ada upaya membuat proyek dalam paket-paket kecil. Perencanaan ini sangat sistematis, untuk menghindari lelang pengadaan secara elektronik (LPSE). Dengan rentetan kecurangan ini, sulit untuk berharap infrastruktur bertambah baik. “Hancur Kota Cirebon berantakan lagi,” ucapnya. Sementara itu, Anggota DPRD, Jafarudin mengaku, sudah menerima aspirasi dari masyarakat yang mendemo DPRD karena mengijon proyek. Namun, anggota Fraksi Partai Hanura ini tidak merinci tindaklanjut yang dilakukan lembaga legislatif. (abd)