KUNINGAN - Keinginan agar program beras sejahtera alias raskin yang digulirkan pemerintah pusat dihentikan, kembali muncul dari kepala desa. Kini giliran Kades Randobawa Girang, Kecamatan Mandirancan, Dudung Rifai. Menurut Dudung, program rastra menjadi beban kepala desa. Lantaran data penerima program berbeda dengan yang diajukan pemdes. Sebelumnya Kades Linggasana, Hj Henny Rosdiana yang tegas-tegas meminta pemerintah menghentikan program rastra. Bukan hanya rastra saja yang minta dihentikan, namun juga program lainnya seperti bantuan langsung tunai. Menurut Dudung, program rastra sebetulnya bagus jika acuannya data penerima dari pemerintah desa. Namun ketika data penerima itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang terkena getahnya adalah kepala desa. “Kalau programnya sih saya kira bagus. Karena menyentuh langsung masyarakat. Tapi kendalanya ada di data penerima yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik). Saya juga tidak tahu acuan yang dipakai BPS, sehingga datanya berbeda dengan yang dimiliki pemdes. Ini yang akhirnya menimbulkan masalah bagi hampir semua kepala desa,” papar Dudung. Seperti rastra, kata Dudung, penerimanya banyak yang tidak sesuai dengan kondisi terkini masyarakatnya. Ada nama yang tercantum dalam data itu sebagai penerima, tapi kehidupan sehari-hari sudah sejahtera. Kemudian ada warga yang benar-benar miskin, namun namanya tidak tercantum. Hal itu membuat konflik di tengah masyarakat. \"Kepala desa biasanya yang dituding macam-macam oleh masyarakatnya. Ada yang menyebut permainan kades lah, usulan kades, dan tudingan lainnya. Padahal kami sama sekali tidak tahu soal data penerima rastra yang dikeluarkan BPS,” sebut pria bercambang lebat tersebut. Karena itu, Dudung menyarankan jika program ini memang diteruskan, sebaiknya BPS dan pemdes duduk bersama untuk menyinkronkan data penerima atau warga yang masuk kategori miskin. Tapi kalau masih mengacu kepada data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di desa, dia meminta program rastra untuk dihentikan saja. “Ketimbang kami-kami (kepala desa, red) ini menjadi korban tudingan masyarakat karena dianggap macam-macam, ya lebih baik dihentikan programnya. Toh tanpa ada rastra juga masyarakat sanggup beli beras,” tukasnya. Sebagai bukti jika tanpa rastra masyarakat tidak resah, sambung dia, yakni ketika selama tiga bulan kemarin pemerintah tidak mendistribusikan rastra. Tidak ada satu pun warga di desanya yang menanyakan beras sejahtera. Tapi ketika mendapat jatah rastra, masyarakat kemudian menjadi resah karena ada yang tidak kebagian. Padahal warga itu termasuk warga miskin dan berhak menerima rastra. Sudah begitu, jatah untuk desanya juga berkurang. “Saat dari Januari sampai Maret tidak ada pembagian rastra, masyarakat tenang-tenang saja, dan tidak ada yang menanyakannya. Itu berarti masyarakat tidak tergantung ke rastra,” sebut dia. (ags)
Kategori :