Hentikan Polemik BPBD vs Dinsos, Penanganan Bencana Harus Sinergi

CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (dinsos) untuk menghentikan polemik anggaran bencana. Kedua instansi yang mestinya bahu-membahu dalam penanganan bencana itu, harus bersinergi. “Anggaran bencana kini sudah di BPBD. Sudah masing-masing kerja dan saling koordinasi saja, tidak perlu ada polemik,” ujar Wakil Ketua DPRD, Hj Yuningsih kepada Radar Cirebon, Selasa (11/4). Dia meminta agar BPBD dan Dinsos fokus bekerja melayani warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Pihaknya sangat memaklumi bila ada warga masyarakat yang terkena musibah lalu menekan dinsos untuk memberikan bantuan meskipun anggaran sudah ada di BPBD. “Mungkin masih ada warga yang tidak tahu dan meminta bantuan kepada dinsos. Tapi ini jangan jadi alasan membuka polemic. Sekarang tinggal arahkan saja ke BPBD,” tuturnya. Yuningsih menambahkan, BPBD juga harus bisa berkomunikasi dengan OPD pendukung lainnya agar tetap solid dan terkoodinir dalam penanganan bencana alam. Sebab, BPBD dibentuk sebagai koordinator dalam penanganan bencana dibutuhkan sinergi dengan Dinsos, DPUPR dan OPD pendukung lainnya. “Tujuannya agar penanggulangan bencana alam bisa benar-benar baik di Kabupaten Cirebon ini,” katanya. Kepala Kantor BPBD Kabupaten Cirebon, Sudarna mengungkapkan, instansinya baru saja terbentuk beberapa bulan ini. Sehari setelah dilantik, 1 Januari sudah harus menangani banjir dan longsor. “Kita belum tahu personel BPBD mana saja dan selanjutnya bagaimana, sehingga kita memang perlu menyesuai,” ujarnya. Sudarna mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menunggu perbup tentang petunjuk teknis pemberian bantuan bencana di Kabupaten Cirebon. BPBD yang merupakan SKPD baru memerlukan payung hukum pemberian bantuan terutama pascabencana. Jangan sampai pemberiannya tidak terarah dan terjadi penyimpangan. Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merasa dibenturkan dengan warga, setelah seksi penanggulangan korban bencana dan pengungsi tidak mempunyai anggaran. Anggaran penanggulangan bencana sudah ditarik kepada BPBD. Namun, pada kenyataannya masyarakat yang terkena musibah tetap saja meminta bantuan dan mengkritisi dinas sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Maryono mengatakan, meskipun tidak mempunyai anggaran bencana, pihaknya tetap memberikan bantuan untuk dapur umum kepada warga Desa Ambit dan Ciuyah. “Kami upayakan, padahal kami tidak punya anggaran,” katanya. (den)