CIREBON - Aliansi Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Jumat (28/4). Mereka mendesak pihak yudikatif untuk meningkatkan status hukum dugaan korupsi proyek dana alokasi khusus (DAK) Rp 96 miliar. Mereka juga meminta untuk memberikan transparansi terhadap proses hukum kasus tersebut kepada publik. Selain itu, yudikatif juga diminta berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, meminta kepada yudikatif menyelesaikan ranah hukum kasus DAK Rp 96 miliar. Menurut Korlap Demo, Awang, para penegak hukum, khususnya Kejari Kota Cirebon seolah menutup mata terhadap kasus megaproyek DAK Rp 96 miliar itu. Karena itu bersama mahasiswa lainnya mendesak penegak hukum untuk mengusut kasus yang merugikan negara tersebut. “Hari ini masyarakat Kota Cirebon membutuhkan bukti konkret yang bukan hanya sekadar janji-janji palsu. Bahkan, tidak ada sama sekali kinerja yang dapat dilihat apalagi dirasakan,” teriak Awang dalam orasinya. Saat unjuk rasa berlangsung, Kajari Kota Cirebon Arifin Hamid langsung menemui mahasiswa. Di hadapan para pengunjuk rasa, Arifin mengungkapkan bahwa penanganan kasus DAK Rp 96 miliar masih dalam proses. “Kami punya strategi yang mana penangananya tidak bisa dibuka ke publik,” ungkap Arifin. Yang perlu diperhatikan, kata Arifin, dalam penanganan kasus adalah alat bukti. “Kalau mahasiswa punya bukti-bukti, saya berharap agar diterusakan ke kami untuk memperkuat penyelidikan,” kata Arifin. (fazri)
Kategori :