Catatan DPRD, Gaji Pegawai Lebih Besar dari Belanja Langsung

KUNINGAN – DPRD Kuningan melalui sidang paripurna istimewa, kemarin (28/4), telah menetapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan akhir tahun anggaran 2016. Kendati sudah ditetapkan, DPRD akhirnya memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis kepada bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Melalui dua jubirnya, yakni Ketua Fraksi Gerindra H Dede Ismail SAP MSi dan Ketua Fraksi PKB H Ujang Kosasih MSi, DPRD membeberkan satu persatu catatan khususnya untuk ditindaklanjuti Bupati H Acep Purnama SH MH beserta jajarannya. Yang pertama menjadi catatan, yakni soal kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,43 triliun, DPRD menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan pemda dalam pencapaian pendapatan tersebut. Kendati demikian, dewan menyayangkan terhadap masih rendahnya PAD yang hanya mencapai Rp235 miliar lebih, sehingga dewan pun meminta agar ada pembenahan manajemen pemungutan PAD sehingga ke depan kontribusi PAD bisa lebih meningkat. “Selain itu, upaya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah agar terus dioptimalkan, sehingga diharapkan ke depan dana bagi hasil yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan,” pinta Dede Ismail. Dalam hal belanja daerah, Dede menyampaikan belanja ini direalisasikan sebesar Rp2,50 triliun meliputi alokasi untuk belanja tidak langsung Rp1,69 triliun dan belanja langsung Rp942,98 miliar. Dari belanja tidak langsung tersebut Rp1,30 triliun untuk belanja pegawai. Artinya, belanja pegawai lebih tinggi dari pada belanja langsung yang digunakan untuk pembangunan/masyarakat. DPRD menyadari tingginya belanja pegawai sehubungan dengan banyaknya jumlah pegawai di Kabupaten Kuningan. “Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dilakukan efisiensi anggaran sehingga alokasi anggaran untuk kepentingan publik akan lebih besar. Mohon hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” pintanya lagi. (muh)