Partai Demokrat Bidik E1, Buka Penjaringan Bacabup, Tolak Kandidat Bermuka Dua

CIREBON - Meski hanya memiliki lima kursi fraksi di DPRD, Partai Demokrat Kabupaten Cirebon membidik E1 dalam Pilbup 2018 mendatang. Hal itu dipertegas dengan pembentukan tim penjaringan bakal calon bupati. Launching yang dilakukan pada hari Jumat (5/5) lalu itu, berisi enam orang, diketuai Didi Rusdiana dan Toto Sugiharto sebagai penasehat. \"Hari ini (Jumat, red) kita launching karena pada hari Jumat kliwon. Pendaftaran akan kita buka hari Senin (hari ini, red), terbuka kepada siapapun yang berminat, dari internal maupun eksternal partai,\" tandas Ketua Tim Penjaringan, Didi Rusdiana didampingi Sekretaris Sudjono bersama tiga anggota tim penjaringan lainnya, Hodi, Hj Suyatmi dan Yayat Abdurahman. Didi mengatakan, Partai Demokrat akan secara bebas dan terbuka dalam melakukan penjaringan tersebut. Pendaftaran dimulai tanggal 5 Mei hingga 30 Mei. Itu berarti waktu penjaringan selama 25 hari. \"Akhir Mei kita tutup, karena waktunya sudah mepet dengan survei yang akan dilakukan DPP Partai Demokrat,\" tukasnya lagi. Bagi warga yang berminat, bisa mengambil formulir pendaftaran di DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon. Setelah itu, baru dilakukan verifikasi, dan nama-nama yang lolos verfikasi akan dibawa ke pengurus pusat Partai Demokrat. \"Berapa pun jumlahnya kita akan bawa. Bagi yang sudah mengambil formulir, mendaftar atau tidak mendaftar itu harus mengembalikan formulir,\" ucapnya. Dia juga menegaskan, bagi bakal calon bupati yang sudah mendaftarkan diri ke partai lain, dipastikan akan gigit jari. Pasalnya, Partai Demokrat tidak akan menerima bacabup bermuka dua, yang sudah terdaftar di partai lain. Didi beralasan, dengan mendaftar di dua partai, hasil survei tidak akan maksimal. \"Kita punya persyaratan kalau mendaftar ke partai lain tidak bisa menerima. Tidak boleh mendua nanti sulit surveinya,\" tandas Didi diamini anggota tim. Partai Demokrat tidak mau kecolongan, apabila ada bacabup yang mendua dengan partai lain. Pihaknya juga akan menyiapkan aturan yang harus disetujui manakala bacabup itu terpilih. Persyaratan itu ada semacam fakta integritas setia dan komitmen terhadap Partai Demokrat. \"Jangan sampai kita hanya menjadi rental kendaraan. Saya tidak mau begitu, harus ada semacam kontrak politik. Kita tidak mau dianggap rental, setelah dipakai lalu dibuang,\" ujarnya. Meski di internal DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon melakukan penjaringan, namun pihaknya tidak bisa memastikan, hasil penjaringan itu bakal direkomendasikan oleh DPP Partai Demokrat. Karena keputusan tetap berada di DPP Partai Demokrat, dengan mengacu pada hasil survei yang akan dilakukan internal partai dan lembaga survei. \"Tentu saja dalam pilbup nanti kita ingin E1, meskipun kita menyadari hanya memiliki lima kursi di fraksi. Itu berarti nanti akan koalisi, tapi ini urusan nanti ke depan,\" katanya. Pihaknya juga memastikan tidak ada mahar dalam melakukan pendaftaran dalam penjaringan tersebut. Hanya saja, ke depan, dia tidak memungkiri, akan ada permintaan nominal untuk biaya sosialisasi calon bupati. \"Tahap pendaftaran tidak ada mahar, tapi nanti ke depan kalau sudah fix jadi calon bupati, tentu ada dana sosialisasi, tapi kita tidak mematok nominal,\" katanya lagi. Tahapan penjaringan sendiri dimulai dengan launching, kemudian pengambilan formulir, lalu pendaftaran nama-nama yang mendaftar akan diverifikasi oleh tim penjaringan. Setelah lolos, baru nama-nama akan dibawa ke DPD dan DPP Partai Demokrat. \"Bisa saja DPP merekomendasi nama di luar hasil penjaringan, karena patokannya tetap pada survei yang tertinggi,\" tuntasnya. (jml)